Berita

Presiden Jokowi Di Hongkong/Net

Bisnis

Menkeu Bertanggung Jawab Atas Klaim Jokowi Di Hongkong

RABU, 03 MEI 2017 | 10:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo di Hongkong yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India, dikritik.

Pengamat ekonomi dari luar, Jake Van Der Kamp dalam artikel di kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) mencemooh data yang dimiliki Presiden Jokowi. Pasalnya, dalam catatan dia, Indonesia berada di peringkat ketiga belas dalam hal pertumbuhan ekonomi di dunia.

Analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan juga mempertanyakan klaim data yang dipakai presiden.


"Saya tidak paham dari mana sumber data yang digunakan presiden. Seharusnya sebagai presiden, kredibilitas atas indikator ekonomi harus jadi perhatian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (3/5).

Ia meminta pemerintah untuk tidak menggunakan data yang keliru hanya demi menyenangkan rakyat. Terlebih, jika melihat data statistik yang dikeluarkan OECD tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,02 persen) di ASEAN masih kalah dari dibandingkan dengan negara-negara kecil seperti Myanmar (8,4 persen), Laos (7,3 persen), Kamboja (7,1 persen), dan Filipina (6,2 persen).

Atas alasan itu, Dani meminta kepada para menteri di bidang ekonomi untuk tidak sembarangan dalam menyajikan data kepada presiden. Terlebih jika data itu dijadikan bahan pidato presiden di forum internasional.

"Kasihan presiden, janganlah hanya untuk menyenangkan atasan, para menteri bertindak tidak profesional dalam menyajikan data-data," ujarnya.

"Tim ekonomi, terutama menteri keuangan, bertanggung jawab atas suplai informasi sesat kepada presiden," tegas Dani. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya