Berita

Buni Yani/Net

Hukum

Buni Yani: Ada Tekanan Nasdem di Tuntutan Ahok

JUMAT, 28 APRIL 2017 | 22:21 WIB | LAPORAN:

RMOL. Tersangka kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani menilai ada sebuah tekanan dari Jaksa Agung M. Prasetyo dalam tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut dia, tekanan tersebut tidak terlepas dari kepentingan partai politik tertentu yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk kembali memimpin DKI Jakarta.

"Jaksa Penuntut Umum kelihatannya mendapatkan tekanan dari atas, disetir dari atas, bahwa dipesan oleh jaksa agung. Nah jaksa agung ini, adalah dari partai Nasdem, nah partai Nasdem ini adalah pendukung saudara Basuki Tjahaja Purnama. Jadi susah sekali orang tidak berpendapat demikian. Saya termasuk orang yang seperti begitu perasaannya," kata Buni di Jakarta, Jumat (28/4).


Dia menilai, apabila perkembangan hukum perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki dikaji lebih mendalam secara kualitatif, akan ada keterkaitan kepentingan golongan tertentu dalam proses hukum Basuki. Terlebih, persepsi publik telah menilai proses hukum Basuki, lebih tajam ke dirinya dibanding ke terdakwa.

"Jadi susah sekali untuk tidak mengaitkan ini dengan dari mana Jaksa Agung ini berasal. Tolong pemerintah, kalau sudah jadi pemerintah itu, mestinya milik seluruh rakyat Indonesia jangan menjadi milik salah satu golongan saja," tegasnya.

Seperti diketahui, nama Buni Yani muncul dalam tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki.

Dalam pertimbangan yang meringankan Basuki, Buni Yani punya andil memperkeruh suasana dengan mengutip kata-kata Basuki dalam pidato di Kepulauan Seribu, tahun 2016, secara tidak tepat.

Unggahan penggalan video pidato Basuki oleh Buni Yani itu membuat masyarakat resah. Reaksi masyarakat terhadap video itu semakin kuat karena Basuki maju sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. [sam]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya