. Beberapa waktu lalu, rumah pribadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo didemo oknum anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI).
Dikonfirmasi, Mukhtar membenarkan. Dia bahkan menyesalkan tindakan tersebut dengan mengatakan tindakan itu sangat merugikan keluarganya. Mukhtar bahkan mengaku tidak habis pikir dengan ulah para demonstran yang sengaja mendatangi kediamannya di kota Makasaar.
"Ini jelas sangat menyinggung," ujar Mukhtar di Gedung DPR, Senayan, Kamis malam (27/4).
Terlebih, ketika mendengar kabar bahwa rumahnya didemo, istri Mukhtar yang tengah hamil pun tertekan setelah mendengar kabar dari adik perempuannya di Makassar.
"Adik ipar saya ketakutan dan telpon ke istri saya yang di Jakarta, Istri lagi hamil kaget dan panik, hingga terjadi pendarahan dan harus ke Rumah Sakit," paparnya.
Karenanya, menurut dia, aksi tersebut merupakan aksi yang sudah masuk dalam kategori di luar batas. "Dan saya yakin massa aksi itu tidak paham duduk perkara sebenarnya," imbuh Mukhtar.
Mukhtar menjelaskan bahwa alasan FKPPI demo hanya karena tidak terima dengan komentar pedasnya soal Bendungan Kareloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang hingga beberapa periode pemerintahan belum rampung pembangunannya. Parahnya lagi, pembebasan tanahnya saja belum juga kelar. Padahal dana pembebasan tanah proyek tersebut sudah ada.
"Semua warga negara Indonesia berhak mengeluarkan pendapatnya, dan itu dilindungi konstitusi. Apalagi saya, Anggota DPR yang menyuarakan suara rakyat. Apa yang salah. Apa yang saya sampaikan itu sudah betul dan tidak ada yang bohong. Dan ini sebetulnya masih berkaitan dengan tugas saya dalam mengemban amanah sebagai Anggota yakni fungsi pengawasan," jelas Muchtar.
Dijelaskan Mukhtar Tompo, bahwa seharusnya rencana pembangunan bendungan Kareloe itu sudah rampung di tahun 2017. Namun faktanya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembangunan. Masyarakat pun sudah banyak mengadukan kepadanya, bahwa biaya pembebasan tanah yang diberikan pemerintah Sulsel sangat tak sesuai. Anak sekolah yang sekolahnya masuk di area pembebasan lahan pun mengaku sangat terganggu karena mereka terpaksa bersekolah di sekolah yang sangat jauh.
Mukhtar kemudian mengkritik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) karena menurutnya gagal mewujudkan janji untuk segera membangun bendungan tersebut. "Tentu jika tak dibangun tahun ini, maka masyarakat tak kecewa lagi, tapi marah," katanya.
Karena komentarnya itu dianggap menyerang SYL, maka sejumlah pengurus FKPPI menuntut Mukhtar minta maaf. SYL sendiri saat ini masih aktif sebagai Ketua Pengurus Daerah FKPPI Sulsel.
[rus]
