. Pemerintah diminta untuk menguatkan dan memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya agar mampu untuk menuntaskan dan menyelamatkan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. “Implementasi Inpres 7 tahun 2014 harus diperkuat.
"Saya kira Mendikbud sudah berusaha keras dan harus didukung semua pemangku kepentingan. Kini fokusnya sebaiknya ke anak tidak sekolah yang jumlahnya ada sekitar 4,1 juta orang," tegas Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana di Bandung (27/4).
Saat ini, lanjut Iu Rusliana, ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah dan itu harus menjadi perhatian. Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) lebih dari 17 juta orang. Saat ini Kartu Indonesia Pintar telah dicetak dan didistribusikan ke rumah tangga sasaran. Akan tetapi harus diakui dalam pelaksanaannya, belum semua warga yang menerima KIP terlayani di satuan pendidikan. “Dari 17 juta sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut, terdapat 4,1 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri,†jelas Dosen UIN Bandung tersebut.
Dari 4,1 juta anak tidak sekolah tersebut, terdapat 2,9 anak yang sudah didata berdasarkan nama dan alamatnya. Akan tetapi yang terdaftar di Dapodikmas baru 393.829 ribu orang.
"Jauh kan angka yang terdata. Sungguh ini mengkhawatirkan. Sementara Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan semakin tahun semakin menurun,†jelasnya.
Jika tahun 2017, program kesetaraan paket A dan B itu dialokasikan kepada 73.120 orang, untuk 2018 malah hanya 62.152. Padahal data Dapodik yang usianya di bawah 21 tahun itu ada 129.302 orang. “Untuk Paket C, sasarannya 93.075 orang, padahal kan data dapodiknya ada 274.527 orang.
"Saya kira DPR, Kemendikbud, serta Kementerian Keuangan harus memperhatikan ini. Jangan turun lah, harusnya naik dong agar persoalan pendidikan anak bangsa ini segera selesai dengan baik,†jelas Iu Rusliana.
Oleh karena itu, Iu Rusliana menyarankan agar ada penambahan anggaran untuk bantuan operasional penyelenggara pendidikan minimalnya untuk 248.062 peserta didik pendidikan kesetaraan. “Kalau anak tidak sekolah itu sudah masuk ke pendidikan kesetaraan namun tetap tidak dibiayai sangat dikhawatirkan malah mereka akan putus sekolah lagi,†tegas anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Jawa Barat tersebut.
Dari 2,9 juta anak tidak sekolah, baru 393.829 orang yang terdaftar di dapodikmas. Artinya masih lebih dari 2,5 juta anak tidak sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Oleh karena itu untuk memaksimalkan upaya pelayanan terhadap anak tidak sekolah tersebut perlu sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya memotivasi anak usia sekolah yang tidak sekolah agar mau masuk satuan pendidikan.
"Pelibatan masyarakat juga diperlukan dalam advokasi yang sudah masuk satuan pendidikan tidak putus sekolah lagi. Mereka kan rentan secara sosial, ekonomi dan geografis," jelas tokoh muda Jawa Barat tersebut.
Iu Rusliana pun mengusukan agar ada proses sinergi dan menetapkan lokasi percontohan agar fokus programnya tertata dan berjalan mencapai tujuan.
"Saya kira ini bukan hanya program pemerintah pusat, dinas pendidikan di setiap provinsi memiliki kewajiban.Sinergi harus dibangun antara semua pemangku kepentingan. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan," tegasnya.
[ysa]
