Berita

Nusantara

Belum Ada Izin Resmi Aksi #AyoPenjarakanAhok

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 11:08 WIB | LAPORAN:

. "Aksi Simpatik Menjaga Independensi Hakim" yang dipelopori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tersebar via media sosial, sejak beberapa hari terakhir.

Pihak intelijen Polda Metro Jaya (PMJ) mengaku telah memonitor rencana aksi yang menyiapkan tiga agenda tersebut.

"Ya, sudah (monitor). Masih kami dalami media sosial itu, dari mana. Belum tahu juga itu (benar atau tidak). Karena kan baru dishare-share saja itu," timpal Direktur Intelkam PMJ Komisaris Besar Merdisyam saat dikonfirmasi, Kamis (27/4).


Sebab, dalam selembaran undangan yang ada di media sosial itu terdapat ajakan bertuliskan, 'Ayo dukung Majelis Hakim ambil putusan maksimal terhadap penista agama' #AyoPenjarakanAhok.

Sejauh ini, lanjut Merdisyam, pihaknya belum menerima izin resmi terkait rencana kegiatan tersebut. Pasalnya, setiap kegiatan keramaian, harus melapor kepada aparat kepolisian.

"Sejauh ini, belum ada laporan. Kami belum menanggapi, karena ini baru di medsos saja. Semua kegiatan kan ada aturannya," urai Merdisyam.

Untuk diketahui, ada tiga agenda dalam rencana aksi tersebut. Pertama, long march dari Masjid Istiqlal ke pengadilan negeri Jakarta Utara, di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Jumat (28/4). Lalu, tanggal 29 April hingga 4 Mei, aksi bela Islam di Kejaksaan daerah masing-masing. Tuntutannya, memprotes kejahatan Jaksa yang bela penista agama dan mencopot Jaksa Agung RI.

Kemudian agenda ketiga, massa akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung RI, Jumat (5/5) mendatang. Aksi tersebut menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan yang maksimal pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis tanggal 9 Mei mendatang. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya