Berita

Anies-Sandi/Net

Nusantara

DPRD Minta Anies-Sandi Benahi BUMD

RABU, 26 APRIL 2017 | 09:31 WIB | LAPORAN:

. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah menggalang rekonsoiliasi dengan membentuk Tim Transisi yang akan merancang berjalannya program 100 hari kerja sejak hari pertama setelah dilantik.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan pemimpin terpilih akan mengganti semua pejabat di jajaranya dengan orang-orangnya.

"Ganti pejabat, ganti kebijakan," kata Santoso di Jakarta, Rabu (26/4).


Namun demikian, Santoso berharap Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anis-Sandi segera membenahi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk membenahi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Saya kira kinerja dan program SKPD DKI yang baik di masa pemerintahan sebelumnya (Ahok-Djarot) bisa dilanjutkan dan sebaliknya bagi posisi yang tidak produktif harus dilakukan perbaikan total. Termasuk kinerja dan program 21 BUMD yang mesti dievaluasi," jelas Santoso, politisi Partai Demokrat.

Menurut Santoso, kinerja BUMD DKI Jakarta harus dievaluasi bahkan jika perlu harus dirombak total mengingat kewajiban BUMD dituntut untuk bisa memberikan keuntungan dan pemasukan kas daerah.

"Nah, kalau tidak produktif dan tidak menguntungkan buat pemerintah untuk apa? Bisa saja dimerger, dijual, ditambah modal atau direstrukturisasi jajaran direksinya. Semua bergantung pada hasil kajian dan evaluasinya," tegas Santoso.
 
Lebih lanjut Santoso mengatakan, PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA) misalnya, salah satu BUMD yang dinilai berkinerja buruk sehingga diyakini Tim Transisi Anis-Sandi pasti akan mengevaluasinya. Selain gagal memenuhi target positif pemasukan, saat ini direksi PT. PJA yang dipimpin C. Paul Tehusijarana selaku Direktur Utama dan Honggo Kangmasto sebagai Komisaris Utama juga dinilai telah menerapkan kebijakan tidak populis alias cacat hukum.
 
Dalam catatanya, setidaknya lima tahun belakangan ini PT. PJA sebagai BUMD sektor pariwisata gagal menunjukkan ekspekatsinya untuk bisa memberikan keuntungan sebesar besarnya, bahkan image yang seharusnya Ancol termasuk destinasi pariwisata (live music show) kelas  International malah menjadi hilang.

"Parahnya, direksi PT. PJA juga tetap melanjutkan kontrak BTO dengan PT. WAIP terkait gedung ABC Ancol yang cacat hukum," tegas Santoso.
 
Sebagaimana diungkap berbagai media selama ini, bahwa PJA sudah mengalami kerugian ratusan milyar karena ulah wan prestasi PT WAIP dalam  Pengelolaan ABC MALL yang dibiarkan saja oleh Direksi dan Komisaris PJA  dan Hal ini akan menjadi kerugian negara yg berkelanjutan hingga Tahun 2037.
 
Terlebih C. Paul Tehusijarana dan Honggo Kangmasto adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menggantikan dirut PJA sebelumnya guna menyelesaikan kasus ABC Mall, tetapi hingga sampai saat ini tidak ditindaklanjuti. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya