Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diselenggarakan pada 22-24 April 2017, dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Setelah tiga hari umat dari seluruh Indonesia berproses dalam kongres, ada beberapa hal yang di deklarasikan. Pertama, menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kedua, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan keberlanjutan. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan.
Dalam poin keempat yaitu menggerakkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Kelima, mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.
Pada poin kelima adalah pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terakhir yaitu membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia.
"Selain melahirkan deklarasi, kongres ini memiliki sasaran kajian dan rekomendasi aksi ekonomi umat," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI M. Azrul Tanjung di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (24/4).
Dia menjelaskan, rekomendasi pertama adalah pembagian tugas dalam menghimpun pusat data dan kajian pemberdayaan ekonomi umat. Kedua, distribusi dan kerja sama dalam berbagai kajian pemberdayaan ekonomi umat yang dikaitkan dengan isu-isu perkembangan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal, nasional maupun global. Ketiga adalah tersusunnya rekomendasi langkah aksi ekonomi umat yang dapat dilaksanakan secara sinergis sebagai upaya nyata pemberdayaan ekonomi umat.
Kemudian rekomendasi keempat adalah menyepakati penerbitan jurnal/majalah/media online pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Dan terakhir adalah pemberian apresiasi bagi pelaku usaha muslim teladan secara berkala versi majalah/media online pemberdayaan ekonomi umat.
Sedangkan beberapa langkah aksi kajian dan rekomendasi aksi ekonomi umat antara lain MUI menegaskan perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan penekanan pada pemerataan ekonomi. Kemudian, guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan diperlukan konsep rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional dalam kerangka membangun ekonomi umat.
"Pada akhirnya Kongres Ekonomi Umat ini ingin mengajak seluruh umat Islam di Indonesia. Agar membangun niat luhur bersama pada tahun 2017 sebagai tahun kebangkitan ekonomi umat," demikian Azrul.
[wah]
