Kementerian Perindustrian menggandeng 117 perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan 389 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna menjalankan program pendidikan vokasi industri di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.
"Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci sukses pelaku industri bisa bersaing dan memenangkan kompetisi," ujar Menperin Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Minggu (23/4).
Menurutnya, sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Tidak saja dari keilmuan tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja.
"Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari pendidikan. Khususnya pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi," kata Airlangga.
Pada tahap pertama, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan 28 Februari 2017 di Mojokerto dengan melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan penyelarasan kurikulum untuk 18 kompetensi keahlian bidang industri antara SMK dengan perusahaan.
Selanjutnya, Kemenperin menargetkan program pembinaan dan pengembangan SMK yang memiliki keberkaitan dan keberpadanan dengan industri yang menargetkan 1.775 SMK dengan 845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan sampai 2019. Selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap program serupa di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Serta di Sumatera dan wilayah Indonesia lain.
"Pada dasarnya ini adalah investasi industri terhadap SDM. Karena jika pendidikan vokasi yang ada di Indonesia bisa menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, maka benefit tersebut akan kembali pada perusahaan," papar Airlangga.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, yang menugaskan para menteri dan gubernur mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
Kemenperin juga akan menyiapkan dana sekitar Rp 500 juta untuk masing-masing SMK di Indonesia sebagai upaya memperbarui beberapa fasilitas pembelajaran yang dinilai sudah tertinggal dua generasi dibandingkan industri saat ini.
"Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan, dananya dari APBN. Ditujukan untuk pembaruan teknologi peralatan," ujar Airlangga.
Kemenperin juga menjajaki kerja sama vokasi dengan sejumlah negara, seperti Prancis, Swiss, dan Singapura. Bentuk sinergi yang dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan vokasi dengan konsep dual sistem, yakni pendekatan pendidikan yang tidak hanya belajar teori tetapi juga lebih menekankan pada praktik lapangan.
Untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan dan memastikan keberlanjutan program link and match dengan SMK, Kemenperin telah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang terlibat dan diusulkan penetapannya oleh Kementerian Keuangan.
"Industri ini diharapkan bisa bekerjasama dengan lima SMK, kemudian juga memberikan pengajaran ke SMK," demikian Airlangga.
Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, telah dilakukan juga pemberian bantuan peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan. Yakni PT. Djarum, PT. Astra Honda Motor, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Evercoss Technology Indonesia, PT. Unggul Semesta, PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT. Terryham Proplas Indonesia, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan PT. Sido Muncul.
[wah]
