Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Kemenkes Diminta Ganti ULP RSCM

JUMAT, 21 APRIL 2017 | 20:08 WIB | LAPORAN:

RMOL. Dugaan ketidakberesan dalam Pemilihan Mitra Kerja Kerjasama Operasional Laboratorium Patologi Klinik Terpadu RSCM dipertanyakan.

Kementerian Kesehatan diminta untuk mengganti Unit Lelang Proyek (ULP) di RSCM karena sarat kejanggalan.

"Lelang untuk pekerjaan ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan dua kali pertama dibatalkan karena kami menduga ada settingan untuk meloloskan pihak-pihak tertentu
Dan karena hal tersebut dibatalkan," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (Jumat, 21/4).

Dan karena hal tersebut dibatalkan," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (Jumat, 21/4).

Haris datang ke Kemenkes bersama ratusan anggota Kamerad. Mereka melakukan aksi damai sekaligus menyuarakan kejanggalan lelang yang sudah dilakukan ketiga kalinya.  

Haris menegaskan, terlihat jelas bahwa persyaratan administrasi dibuat untuk kembali mengakomodir pihak-pihak tertentu agar kemudian yang ikut dalam lelang menjadi terbatas dan mudah untuk diatur.

"Sangat jelas di dalam persyaratan administrasi ini diberlakukan persyaratan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan Perpres khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan secara efisien, transparan dan terbuka," terang dia.

Persyaratan diskriminatif tersebut, kata Haris lagi, pada akhirnya hanya meloloskan pihak-pihak yang memang sedari awal diatur untuk menang.

"Mengapa tidak dibuka secara terbuka dan bertanggung jawab sehingga rumah sakit bisa mendapatkan beberapa calon-calon mitra untuk kemudian memilih yang terbaik bagi kepentingan rumah sakit tetapi malah melakukan persyaratan diskriminatif," urai dia.

Haris menambahkan, ada indikasi yang menjadi kecurigaan bagi semua pihak dimana di dalam persyaratan administrasi hanya dicantumkan pengalaman di bidang laboratorium selama empat tahun terakhir.

"Kenapa dalam persyaratan administrasi itu seperti ada pembatasan untuk mengakomodir pihak tertentu, pengalaman di laboratorium patologi klinik selama empat tahun terakhir di tipe A," tandasnya. [sam]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya