Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Kemenkes Diminta Ganti ULP RSCM

JUMAT, 21 APRIL 2017 | 20:08 WIB | LAPORAN:

RMOL. Dugaan ketidakberesan dalam Pemilihan Mitra Kerja Kerjasama Operasional Laboratorium Patologi Klinik Terpadu RSCM dipertanyakan.

Kementerian Kesehatan diminta untuk mengganti Unit Lelang Proyek (ULP) di RSCM karena sarat kejanggalan.

"Lelang untuk pekerjaan ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan dua kali pertama dibatalkan karena kami menduga ada settingan untuk meloloskan pihak-pihak tertentu
Dan karena hal tersebut dibatalkan," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (Jumat, 21/4).

Dan karena hal tersebut dibatalkan," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (Jumat, 21/4).

Haris datang ke Kemenkes bersama ratusan anggota Kamerad. Mereka melakukan aksi damai sekaligus menyuarakan kejanggalan lelang yang sudah dilakukan ketiga kalinya.  

Haris menegaskan, terlihat jelas bahwa persyaratan administrasi dibuat untuk kembali mengakomodir pihak-pihak tertentu agar kemudian yang ikut dalam lelang menjadi terbatas dan mudah untuk diatur.

"Sangat jelas di dalam persyaratan administrasi ini diberlakukan persyaratan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan Perpres khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan secara efisien, transparan dan terbuka," terang dia.

Persyaratan diskriminatif tersebut, kata Haris lagi, pada akhirnya hanya meloloskan pihak-pihak yang memang sedari awal diatur untuk menang.

"Mengapa tidak dibuka secara terbuka dan bertanggung jawab sehingga rumah sakit bisa mendapatkan beberapa calon-calon mitra untuk kemudian memilih yang terbaik bagi kepentingan rumah sakit tetapi malah melakukan persyaratan diskriminatif," urai dia.

Haris menambahkan, ada indikasi yang menjadi kecurigaan bagi semua pihak dimana di dalam persyaratan administrasi hanya dicantumkan pengalaman di bidang laboratorium selama empat tahun terakhir.

"Kenapa dalam persyaratan administrasi itu seperti ada pembatasan untuk mengakomodir pihak tertentu, pengalaman di laboratorium patologi klinik selama empat tahun terakhir di tipe A," tandasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya