Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo tidak memenuhi panggilan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedianya Arie akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap proyek satelit monitor Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menyeret anak buahnya Eko Susilo Hadi, Kabiro Perencanaan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama‎ Bakamla pada hari ini (Jumat, 21/4).
Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, tidak hadirnya Arie dengan alasan masih menjalankan tugas di luar negeri. Sebelumnya Jaksa KPK juga memanggil Arie ke persidangan namun tidak bisa hadir lantaran alasan yang sama.
"Kami sudah lakukan panggilan sebanyak dua kali. Pertama beliau berhalangan karena ada dinas di Manado. Hari ini beliau masih berhalangan, karena masih ada dinas di Australia," ujar jaksa KPK Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.
Selain Arie Soedewo, jaksa KPK juga memanggil kader PDI Perjuangan, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.
Belakangan diketahui, Fahmi Habsyi merupakan staf khusus Arie Soedewo. Kehadiran keduanya di persidangan sangat dibutuhkan dalam pembukian keterlibatan dua terdakwa pegawai PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus dalam suap pengadaan satelit monitor di Bakamla tahun anggaran 2016.
Di samping itu, kehadiran Arie dan Fahmi untuk dikonfirmasi mengenai indikasi ketelibatan keduanya dalam kasus yang telah menyeret lima tersangka. Pasalnya nama Arie Soedewo disebut dalam tiga surat dakwaan yang dibuat jaksa untuk tiga terdakwa yakni, M. Adami Okta, Hardy Stefanus dan Fahmi Dharmawansyah.
Arie disebut terlibat dalam kasus suap terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla. Dalam surat dakwaan, Arie disebut meminta keuntungan atau fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222,4 miliar.
Dalam persidangan, mantan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo, mengaku pernah menerima uang Rp 1 miliar. Menurut Bambang, penerimaan uang itu berdasarkan arahan dari Arie Soedewo.
Selain itu, Bambang selaku mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan monitoring satelit di Bakamla, menyebut adanya intervensi Kepala Bakamla dalam proses pengadaan.
[wid]
