Beberkan Perubahan Iklim Investasi Di Era Jokowi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak pebisnis Amerika Serikat (AS) menanamkan modalnya di Tanah Air. Bekas Direktur Bank Dunia itu meyakinkan iklim investasi di Indonesia sudah banyak berubah.
Ani –panggilan akrab Sri Mu­lyan– saat ini sedang berada di AS. Selama sepekan, Ani akan menghadiri sejumlah acara di negeri Paman Sam. Kemarin, Ani melakukan pertemuan den­gan sejumlah investor dalam sebuah acara dibalut dalam bentuk seminar yang diseleng­garakan oleh The United Stated- Indonesia Society (USINDO).

Dalam pertemuan ini, Ani mengajak investor menanam­kan modalnya di Tanah Air. Dia meminta investor tidak perlu ragu atau khawatir untuk mena­namkan modalnya di Indonesia. Karena, hal-hal yang selama ini dikeluhkan sebagai hambatan sudah dibenahi.

"Pemerintah sudah memulai memangkas berbagai regulasi yang menghambat. Perizinan yang seharusnya tidak diperlu­kan sudah dihapus. Kemudian, layanan untuk bisa melakukan ekspor impor di pelabuhan dit­ingkatkan menjadi lebih bagus," ungkapnya.

"Pemerintah sudah memulai memangkas berbagai regulasi yang menghambat. Perizinan yang seharusnya tidak diperlu­kan sudah dihapus. Kemudian, layanan untuk bisa melakukan ekspor impor di pelabuhan dit­ingkatkan menjadi lebih bagus," ungkapnya.

Perubahan lain, lanjut Ani, pemerintah juga memperlebar porsi asing untuk berinvestasi melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Ada beberapa sektor yang menempatkan asing bisa memiliki mayoritas saham atas usahanya.

Ani menuturkan, perubahan kemudahan bisnis di Indonesia bisa dilihat dari Peringkat Ease of Doing Business (EODB). Po­sisi Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91. Indonesia terhitung sebagai negara yang mengalami perubahan sangat cepat.

Dia memastikan, peringkat EODB Indonesia naik bukan karena dirinya pernah men­jadi Managing Director World Bank. Tetapi, karena pemerintah sungguh-sungguh membenahi pelayanan dan perizinan.

"Lompatan peringkat itu bukan karena saya pernah di bank dunia. Saya bisa pastikan itu tidak ada konflik kepentingan," ungkapnya disambut tawa investor.

Ani mengungkapkan, pe­rubahan lain di Indonesia yakni semakin banyaknya tenaga kerja berkualitas baik dari sisi keahl­ian maupun produktivitas. "Per­soalan manufaktur di negara berkembang adalah skill tenaga kerja. Tapi saya pastikan ang­garan kita untuk pendidikan itu sangat besar, termasuk dalam meningkatkan keahlian dan produktivitas, jadi jangan kha­watir," paparnya.

Selain soal kemudahan bisnis, Ani memaparkan kinerja per­ekonomian Indonesia yang tetap baik meskipun dunia tengah mengalami perlambatan.

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi global penuh ketidak­pastian. Belum lama Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), mata uang China mengalami devaluasi, dan pasar keuangan pasca terpilihnya Presiden AS Donald Trump. Tak hanya itu, di sektor perdagangan, harga komoditas anjlok dan banyak negara berkembang penghasil komoditas terkena dampaknya.

"Tapi di tengah berbagai per­soalan dunia itu, perekonomian Indonesia tetap baik. Presiden Jokowi bekerja penuh untuk bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan inklusifitas," ka­tanya.

Dia mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia tetap baik karena pemerintah membuat kebijakan yang terukur. Antara lain dengan menciptakan fun­damental ekonomi yang kuat, melakukan reformasi fiskal, dan mengelola utang dan menjaga efisit anggaran tetap pada batas yang baik terhadap Produk Do­mestik Bruto (PDB).

Di samping itu, defisit tran­saksi berjalan berhasil ditu­runkan pada level yang aman, yakni 2 persen terhadap PDB. Inflasi juga sukses dijaga pada posisi sekitar 3 persen atau lebih rendah sejak 1999, ketika ada krisis moneter. Hal tersebut juga mampu mendorong konsumsi masyarakat tetap tumbuh.

"Anda bisa melihat buktinya, kita bisa menciptakan fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian global," imbuhnya.

Harus Lebih Cepat

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjo­rang menyarankan pemerintah untuk lebih cepat di dalam memberikan layanan untuk lebih banyak menarik investasi.

"Kalau masalah infrastruktur sebenarnya dengan Vietnam, kurang lebih kurang sama. Tapi di sini kita agak pelan di dalam merealisasikan, mulai dari ten­der dan faktor-faktor lainnya," ungkapnya.

Sarman juga meminta pemer­intah menjaga stabilitas politik. Sebab, berbagai isu politik di Indonesia kerap mendapatkan sorotan tajam berbagai media asing. Hal itu membuat investor wait and see. ***