Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan serta Polri sepakat meningkatkan pelayanan transportasi, terutama dalam pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan, diperlukan tiga hal untuk membangun transportasi yang lebih cepat, aman dan murah. Yaitu sarana dan prasarana, regulasi yang memadai dan perilaku pengendara yang mematuhi regulasi yang sudah disepakati.
"Kami dari Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan, termasuk median, drainase, dinding penahan longsor. Sementara Kemenhub dan Polri berperan dalam mengatur regulasi dan perilaku pengguna jalan. Hingga saat ini sekitar 90 persen pengguna transportasi masih mengandalkan prasarana dan sarana jalan raya,†kata Menteri Basuki berdasarkan siaran pers dari Biro Komunikasi Kementerian PUPR, Jumat, (21/4).
Menurutnya, pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi mantap. Untuk itu, Menteri Basuki mengucapkan terimakasih atas penandatanganan MoU pengaktifan kembali jembatan timbang ini dan optimis kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara konsisten.
Ditambahkannya, dari hasil uji coba di Jembatan Cisomang yang dibuka pada 1 April lalu sekaligus pengawasan beban muatan angkutan yang melintas, sebanyak 2.250 truk diketahui membawa muatan berlebih. Jumlah itu dari total 6.250 truk yang melewati jalan tol Purbaleunyi.
Bahkan ada truk Golongan V yang diizinkan membawa muatan maksimal 45 ton, pada kenyataannya bermuatan hingga 85 ton sehingga diminta keluar dari jalan tol untuk selanjutnya melewati jalan arteri nasional.
"Namun demikian yang akan rusak dalam tempo singkat adalah ruas jalan nasional. Ini perlu menjadi perhatian bersama," tegas Menteri Basuki.
Rencananya, pengoperasian UPPKB ini akan dimulai dengan pilot project di jembatan timbang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selama ini operasional Jembatan Timbang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, menyatakan, truk angkutan yang kelebihan beban tidak lagi akan didenda melainkan akan diminta untuk menurunkan barang angkutannya di tempat penyimpanan (storage). Nantinya akan diminta membayar uang sewa penitipan barang. Dengan demikian diharapkan akan memberi efek jera bagi pemilik maupun pengemudi truk.
Arie juga mengungkapkan rencananya menerapkan teknologi timbangan bergerak atau weight in motion (WIM) untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan antrian truk yang masuk ke jembatan timbang. Ia berharap dengan didukung teknologi WIM ini, truk tidak perlu mengantri untuk diperiksa satu persatu.
[ald]
