BARUSAN penulis dapat telpon. Intinya penelpon mengabarkan penulis kalau JPU menuntut Terdakwa Penistaan Agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan tuntutan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.
Sampai disini biasa-biasa saja. Kalimat penelpon selanjutnyalah yang membuat penulis luar biasa terperanjat dan memutuskan membuat tulisan ini agar tidak terjadi salah paham di masyarakat.
"Jadi, Ahok dituntut satu tahun penjara plus hukum percobaan dua tahun. Jadi Ahok akan dipenjara tiga tahun," bunyi statemen diujung telpon tersebut.
Makna Hukum Percobaan
Sejauh pemahaman penulis, dalam hukum pidana dikenal adanya Hukum Percobaan. Hukum Percobaan dikenakan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dan berubah status menjadi Terpidana. Sehingga harus dikenai hukuman pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Misal satu tahun. Namun terdakwa yang sudah terbukti didepan pengadilan melakukan tindakan pidana tersebut dan sudah berstatus Terpidana tersebut tidak serta merta dipenjara begitu putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat atau ingkrah.
Terpidana akan tetap memiliki kebebasan dan boleh melakukan aktifitas seperti biasa selama masa hukuman percobaan dalam kurun waktu tertentu, misal dua tahun.
Jika dalam kurun masa hukuman percobaan tersebut Terpidana mengulangi perbuatan pidana maka akan langsung dimasukkan ke penjara sesuai masa hukuman yang dijatuhkan. Namun jika setelah lewat masa percobaan dan Terpidana tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana maka otomatis Terpidana bebas, alias tidak akan dipenjara selamanya atas kasus tersebut. Jika setelah masa percobaan berlalu dan Terpidana melakukan perbuatan pidana lagi maka itu akan dilihat sebagai kasus baru dan akan diproses dari awal lagi, dari proses penyelidikan.
Makna Tuntutan Jaksa Sidang Penistaan Agama AhokJaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini bahwa Ahok terbukti didepan persidangan telah melakukan perbuatan pidana penistaan agama terkait pernyataan Ahok mengenai Surat al Maidah 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Dan karenanya JPU menuntut Ahok dihukum dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun. Namun dengan masa percobaan dua tahun.
Jika tuntutan JPU ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dan para pihak tidak mengajukan banding sehingga putusan ingkrah, maka Ahok akan berstatus Terpidana dengan hukuman penjara selama satu tahun.
Namun Ahok tidak akan dimasukan ke penjara dan Ahok bebas melakukan seluruh aktifitas seperti biasa sepanjang dua tahun ke depan. Jika dalam masa percobaan dua tahun itu Ahok mengulangi melakukan perbuatan pidana itu lagi, Ahok akan langsung dimasukan ke penjara selama satu tahun.
Namun jika selama dua tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan selama itu Ahok tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut, maka persis begitu masa dua tahun habis Ahok bebas dan tidak jadi dipenjara selama satu tahun.
Jika setelah lewat dua tahun masa hukuman percobaan lewat dan jika Ahok mengulangi lagi perbuatannya, maka itu akan dianggap kasus baru, sama sekali sebagai kasus baru yang tak ada kaitannya dengan kasus Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.
Minggu depan akan disampaikan pledoi oleh Ahok dan Penasehat Hukum, setelah itu Replik JPU, Duplik Penasehat Hukum, lalu putusan Majelis Hakim.
Kita tunggu apa putusan Majelis Hakim yang seharusnya dipandang sebagai jalan keluar dari konflik yang ada di tengah masyarakat.
Demikian, semoga hukumlah panglima di negeri tercinta ini, dan putusan pengadilan benar-benar jalan keluar dari konflik masyarakat. Amien
. [***]
