Pelaku usaha menyambut gembira rencana pemerintah memangkas biaya layanan di pelabuhan. Karena, biaya logistik di Indonesia dinilai tinggi, bahkan termahal di ASEAN. Hal itu terjadi antara lain disebabkan terlalu banyaknya jenis pungutan.
Ketua Umum Asosiasi LoÂgistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita membeberkan jenis layanan di pelabuhan yang tarifnya tinggi dan tidak wajar sehingga harus dikaji. Antara lain, tarif terminal handling charges (THC).
"Selain tarif (THC) tinggi. Itu sampai sekarang tarif masih menggunakan dolar AS. Biaya yang dibebankan untuk ukuran 20 kaki dengan kondisi full container load mencapai 95 dolar AS per books," ungkap Zaldy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menuturkan, pembayaran menggunakan mata uang dolar AS memberatkan pelaku usaha. Tarif menjadi tidak pasti karena tergantung pergerakan kurs. Menurutnya, ketentuan itu harus dievaluasi. Apalagi, pemerintah sendiri inginkan semua tranÂsaksi di dalam negeri memakai rupiah.
Selain tarif THC, Zaldy meÂnyebutkan pengenaan tambahan biaya pada pelayanan invenÂtory, pemeriksaan kontainer, dan
cost recovery. Dia ingin pengenaan biaya-biaya tambaÂhan harus dievaluasi. Karena, terlalu banyaknya tambahan biaya menyebabkan biaya logisiÂtik membengkak.
"Ongkos logistik Indonesia tercatat paling mahal di ASEAN. Biaya logistik pelabuhan InÂdonesia mencapai 27 persen. Sementara negara tetangga, seperti Thailand hanya 15 persen dan Vietnam dan Malaysia 13 persen," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, tarif layanan di pelabuhan tidak pernah mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir.
Dia menilai, tingginya layanan di pelabuhan disebabkan pengelolaan pelabuhan yang hanya dikelola Pelindo. Pengelolaan oleh satu perusahaan rentan terjadi monopoli. Saat ini semua biaya di pelabuhan diatur dan seragam. Tidak ada kompetisi harga dan service level.
"Swasta harus diberikan kesempatan masuk. Karena, biasanya kalau ada kompetiÂtor terjadi persaingan layanan yang pada akhirnya bisa berÂimbas kepada penurunan tarif," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum ALI Mahendra Rianto menyebutÂkan beban yang ditanggung pengusaha untuk mengambarÂkan mahalnya layanan di pelabuhan.
"Ada sebuah perusahaan mengaku mengeluarkan biaya antara Rp 60 juta-80 juta untuk membayar jasa-jasa pelayanan. Selama satu tahun, mereka kurang lebih harus menguras Rp 960 juta. Itu belum termasuk pungli-pungli ya," ungkap MaÂhendra.
Melihat biaya itu, MahenÂdra menilai, untuk memangÂkas biaya logistik tidak cukup hanya dengan melakukan pemberantasan pungli dan pemangÂkasan peraturan. Menurutnya, selain memperbaiki struktur tarif layanan, untuk menekan biaya logistik, pemerintah harus melakukan pembangunan jalur logistik.
"Indonesia memiliki posisi strategis di pasar logistik karena memiliki volume perdagangan dan populasi dalam jumlah besar. Sayang jika tidak dioptimalkan. Selama ini IndoÂnesia kurang menarik karena biaya logistiknya tinggi," katanya.
Seperti diketahui, dua hari lalu, Menteri Koordinator KeÂmaritiman Luhut Binsar PanÂjaitan menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait memÂbahas tarif layanan di pelabuÂhan.
Mereka yang hadir antara lain, perwakilan dari KementeÂrian Perhubungan (kemenhub), Pelabuhan Indonesia II, KeÂmenterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KementeÂrian Keuangan (kemenkeu), PT Kereta Api Indonesia, dan PT Cikarang Dryport. Hasilnya, mereka menyimpulkan biaya logistik masih mahal. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya peyanan di pelabuhan.
Menurut Luhut, biaya layanan akan diperiksa satu per satu. Hari ini rencananya peserta rapat tersebut akan menggelar rapat kembali hari ini untuk membaÂhas lebih lanjut evaluasi tarif layanan di pelabuhan.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Budiono meÂnyatakan mendukung langkah Menteri Luhut. Menurutnya, pemerintah memang hendak mencari instrumen tarif logistik agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain, dan menarik para pengusaha asing untuk bongkar muat di Indonesia. ***
