RMOL. Tidak tertutup kemungkinan kegaduhan politik dalam Pilkada DKI Jakarta terus berlanjut dan melebar ke daerah-daerah lain.
Hal ini bisa terjadi jika seluruh elite masyarakat dan elite politik sudah tidak lagi komitmen dengan konsensus dasar negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin,17/7).

Presidium GMNI pun menyerukan agar seluruh komponen bangsa bersatu padu dalam semangat persaudaraan kebangsaan dan mempertahankan serta mengawal cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
"Mari kita dukung terselenggaranya pilkada DKI yang aman dan damai," ujar Chrisman Damanik.
Menurut Presidium GMNI, pesta demokrasi pilkada serentak 2017 telah dilaksanakan di 100 daerah lainnya dan telah berjalan dengan baik dan relatif tidak ada gangguan yang berarti apalagi yang dilatarbelakangi dan mengeksploitasi isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
"Sayangnya, justru dalam pilkada DKI yang merupakan Ibu Kota Negara di mana pusat peradaban bangsa dibangun oleh seluruh elite bangsa yang bermukim di Jakarta terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan main pilkada dengan mengeksploitasi isu SARA sebagai alat politiknya," sesalnya.

Presidium GMNI juga menyayangkan sikap pimpinan-pimpinan parpol yang platformnya Nasionalis atau berazaskan Pancasila tetapi membiarkan terjadinya kampanye hitam yang mengobarkan semangat dan kebencian yang berlatar belakang SARA.
"Kami juga menyayangkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang pada masa hari tenang pilkada DKI saat ini ramai beredar di media sosial yang tidak menyinggung sama sekali adanya kampanye hitam yang mengeksploitasi SARA yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal tertentu,†ujarnya.
Presidium GMNI menilai justru aksi kelompok-kelompok radikal tersebut telah memecah belah masyarakat dan merusak persaudaraan kebangsaan Indonesia. Mereka juga menghasut secara terbuka di rumah-rumah ibadah dan melakukan berbagai intimidasi dan kekerasan fisik seperti mengancam tidak mensholatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu, mengkafir-kafirkan orang lain dan lain sebagainya.
"Sebagai seorang nasionalis dan negarawan, mestinya Bapak Prabowo berusaha mendinginkan suhu politik dan mencegah aksi radikalisme itu terus berlanjut. Sangat disayangkan tidak ada ucapan atau tindakan beliau apalagi sikap penolakan terkait berbagai tindakan aksi kekerasan yang mengeksploitasi isu SARA yang bertentangan dgn semangat negara Pancasila," demikian Chrisman.
[ysa]
