Berita

Net

Politik

Pemerintah Apresiasi Pengambilalihan Pemanduan Kapal Selat Malaka

KAMIS, 13 APRIL 2017 | 19:29 WIB | LAPORAN:

Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Selat Malaka berada di perairan Indonesia. Karena itu, apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan dengan mengambil alih penuh jasa pemanduan kapal asing dan domestik di Selat Malaka sebagai suatu tindakan yang bagus.

"Itu (pemanduan kapal) lebih bagus, karena wilayah kita lebih banyak. Kenapa tidak," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan, Kamis (12/4).

Selama ini, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura dikuasai otoritas Singapura dan Malaysia. Melalui proses dan perjuangan panjang, layanan jasa pemanduan akhirnya dilakukan penuh oleh Indonesia. Selain secara wilayah berada di Indonesia atau menyangkut kedaulatan NKRI, dengan diambilalihnya jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura diharapkan juga dapat memberi pemasukan negara.


Namun demikian, Luhut belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Karena peresmian jasa pemanduan kapal juga baru dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 10 April lalu. Yang jelas, langkah Kemenhub sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo mengenai tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Diketahui, Menhub Budi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Dia mengungkapkan pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.

Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan Selat Malaka dari sisi hukum. Dua negeri jiran itu akhirnya kalah di meja perundingan, dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan NKRI.

"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," jelas Budi. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya