Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono berbicara dalam ajang Southeast Asia Leader Summit 2017 bertema 'Empowering Young Leaders for Better Inovative Idea Through Economic Entrepreneurship' di Komplek Parlemen, Jakarta (Selasa, 11/4). Dia menyampaikan pesan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang berhalangan hadir.
Dalam forum tersebut Ma'ruf menjelaskan, tugas MPR yang juga terkait dengan membangun kepemimpinan ke depan yaitu meneguhkan karakter bangsa melalui pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Bukan berarti pemahaman generasi sekarang kurang. Tapi setiap masa terjadi peralihan generasi sehingga perlu terus dilakukan pemahaman ideologi negara, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda dan penyelenggara negara," jelasnya.
Menurut Ma'ruf, dalam peralihan generasi, mengedukasi Pancasila menjadi penting.
"Dengan memberi pemahaman itu maka bisa dihasilkan kepemimpinan yang berkarakter Indonesia," ujarnya.
Ma'ruf kemudian menjelaskan karakter kepemimpinan Indonesia. Pertama, kepemimpinan yang disinari cahaya Ilahi, Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Aspek spiritual dalam kepemimpinan menjadi penting," tuturnya.
Kedua, kepemimpinan yang membawa misi kemanusiaan. Ketiga, kepemimpinan yang mengintegrasikan atau mempersatukan. Keempat, kepemimpinan yang mengimplementasikan demokratisasi. Kelima, kepemimpinan yang membawa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Selain karakter kepemimpinan, ada tuntunan dalam menjalankan kepemimpinan yang kadang dilupakan. Tuntunan itu adalah Ketetapan (Tap) MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
"Tap ini masih berlaku, isinya sangat luas. Tap ini memberi tuntunan yang luar biasa. Seorang pemimpin harus beretika. Tap ini mengatur pemimpin harus jujur, pemimpin harus amanah, pemimpin harus menjadi teladan, pemimpin harus memiliki tanggungjawab, mandiri, dan harus memberi manfaat bagi lembaga yang dipimpinnya," jelas Ma'ruf.
Dalam Tap MPR VI/2001, etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika hukum, etika ekonomi dan bisnis, etika keilmuan dan etika lingkungan.
"Pimpinan MPR minta agar etika ini dijalankan dan membekali pemimpin. Ini adalah instrumen yang diciptakan negara untuk dijalankan oleh siapa pun. Dengan demikian kita mampu menghadapi kondisi krisis multidimensi, menghadapi lingkungan strategik yang bisa meruntuhkan karakter bangsa. Etika ini menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan nasional," beber Ma'ruf.
Untuk itu, dia berharap, pemahaman ideologi negara dan etika ini tidak berhenti dalam aspek kognitif dan afektif tapi berlanjut ke aspek pelaksanaan.
"Kalau dijalankan dengan benar maka NKRI akan tetap lestari. Di sinilah tanggung jawab generasi muda," demikian Ma'ruf.
[wah]
