Sejumlah akademisi menilai perkara korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) yang menjerat Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya sarat dengan persoalan administratif ketimbang pidana.
Pengamat hukum tata negara Refly Harun misalnya. Ia melihat jaksa sejauh ini sekadar mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi.
“Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana),†ujar Refly dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manajemen BUMD di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (10/3).
Dijelaskan pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu bahwa jaksa sekadar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya, benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU.
Padahal dalam hukum administrasi pemerintahan, hal yang dipermasalahkan jaksa itu sebenarnya bisa diperbaiki. Refly menambahkan, jika memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi.
“Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,†jelasnya
Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan.
“Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,†imbuhnya.
Pria yang kini menjadi salah satu komisaris di PT Jasa Marga itu risau dengan cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD.
Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.
“Kalau bukan professional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,†ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukkan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum.
Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan
acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi.
Tapi kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.
“Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,†katanya.
[ian]
