Alasan PT PLN (Persero) bahwa penurunan laba bersih 2016 karena keikutsertaan dalam tax amnesty dipertanyakan.
PLN justru dinilai tidak terbuka mengenai penyebab yang sebenarnya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutaean di Jakarta.
"PLN harus lebih terbuka. Tidak bisa PLN menjadikan tax amnesty sebagai penyebab penurunan laba bersih. Karena hal ini sama artinya PLN sedang beropini bahwa tax amnesty bermasalah, yakni dengan menjadikan beban bagi perusahaan lokal, baik BUMN maupun swasta," kata Ferdinand.
Ferdinand mengakui bahwa aset PLN mengalami peningkatan setelah revaluasi aset. Namun peningkatan tersebut, seharusnya juga mendongkrak pendapatan dan keuntungan.
"Lagi pula, seberapa besar sih tax amnesty PLN? Apa sih aset-aset BUMN yang harus diikutkan sebagai tax amnesty? Karena tentu PLN selama ini sudah melaporkan semua asetnya dengan benar," lanjut dia.
Menurut Ferdinand, laba bersih PLN seharusnya memang tidak menurun. Sebab, dilihat dari sisi penjualan, saat ini PLN juga menunjukkan peningkatan. Selain itu, karena pada saat bersamaan, subsidi bagi pelanggan juga sudah mulai dikurangi secara bertahap.
Dalam konteks itulah, Ferdinand menduga, penyebab utama penurunan laba bersih PLN yang sangat signifikan tersebut, karena terpakai untuk proyek 35 ribu MW. Sebab untuk mengerjakan proyek tersebut, mau tidak mau PLN harus mengeluarkan dana terlebih dahulu.
Itulah sebabnya, Ferdinand juga minta agar PLN berkonsentrasi saja pada proyek 35 ribu MW. Karena untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi pada proyek tersebut, misalnya, PLN membutuhkan dana Rp 300 triliun. "Dari mana dana sebesar itu diperoleh?" ujarnya.
Itu pula sebabnya, Ferdinand mempertanyakan pengajuan konsesi yang dilakukan PLN, terkait pengembangan 14 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang memiliki total cadangan panas bumi kurang lebih 1.100 MW.
"Sangat aneh jika PLN meminta konsesi panas bumi. Sebab, selain pengembangan infrastrukturnya mahal, listrik yang dihasilkan pun harus dijual murah. Bahkan, yang dulu sudah adapun mereka tinggalkan," kata Ferdinand.
Menurut Ferdinand, jika PLN memaksakan meminta konsesi panas bumi, justru akan menambah beban keuangan perusahaan. Dan jika itu terjadi, maka proyek Presiden Jokowi tersebut, akan terancam gagal.
Selama 2016, PLN laba bersih PLN memang anjlok drastis, yakni 32,6 persen dibandingkan 2015. Pada 2016 PLN hanya meraup Rp10,5 triliun. Angka tersebut jauh di bawah laba bersih 2015, yaitu Rp 15,6 triliun.
[wid]
