. Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) menilai golongan yang tidak menggunakan hak pilih alias golput merupakan celah terjadinya kecurangan dalam pemilu, termasuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua 19 April.
"Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya rentan digunakan pihak-pihak yang ingin menciderai demokrasi sebagaimana terjadi pada putaran pertama," kata Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak, Kamis (7/4).
Pada putaran pertama Pilkada Jakarta, form C6 yang digunakan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melebihi kuota yang sudah ditentukan (2,5 persen dari DPT) karena mudahnya mendapatkan form tersebut. DPTb dan daftar pemilih siluman bersama-sama menggunakan tanda pengenal berupa KTP-El, KK, Suket untuk mendapatkan form C6.
"Dan pada putaran terakhir nanti malah tanda pengenal apapun bisa digunakan," ujar Bastian.
Indikasi penyalahgunaan tampak jelas ketika KPPS kehabisan form C6 padahal total form tersebut sudah ditentukan. Beberapa TPS memperbanyak sendiri form C6 karena kehabisan form tersebut.
Jelas Bastian, pada putaran kedua nanti modus yang sama sangat mungkin terjadi lagi. Geprindo berharap warga Jakarta dapat hadir untuk menghindari pemilih siluman dan ketidakhadiran berarti kita ikut membantu kecurangan tersebut.
"Geprindo juga mendesak KPU Jakarta beserta jajaran di bawahnya agar lebih proaktif mensosialisasikan tahapan dan proses Pildaka putaran terakhir sehingga angka golput dapat diminimalisir," ungkapnya.
Geprindo menilai angka golput terbesar akan datang dari para pendukung paslon yang kalah pada putaran pertama, mereka yang trauma akan politik dan pemilih yang tidak tahu menahu mekanisme menjadi pemilih yang terdaftar.
"Geprindo berharap warga Jakarta lebih aktif untuk melihat namanya di kelurahan, apakah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Bila tidak silahkan mengurusnya segera sehingga hak Anda tidak dirugikan. Kunjungilah TPS-TPS dimana Anda terdaftar karena pilihan kita akan menentukan masa depan anak cucu kita," tukas Bastian.
[rus]
