Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat harus memiliki integritas yang tinggi.
Memang tidak mudah membangun citra birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Namun, dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen yang tinggi, ASN yakin bisa bermartabat dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.
Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan optimistis dalam sambutannya saat membuka acara diskusi yang bertema "Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian" di Kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta.
Diskusi digelar sebagai bentuk komitmen Kemendag untuk terus melakukan reformasi birokrasi sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo. Kali ini, upaya pencegahan korupsi dan peningkatan wawasan integritas dilaksanakan melalui diskusi yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Ari Dono Sukmanto, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah.
Mendag menilai bahwa mayoritas ASN Kemendag berkomitmen untuk berbuat bagi bangsa dan negara.
"Yang menjadi muara bagi kita, sebagai penyelenggara negara adalah untuk berbuat baik tanpa beban untuk kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Menurut Mendag, ASN Kemendag juga harus terbuka dengan dunia usaha. Ini dikarenakan peran Kemendag yang diinstruksikan Presiden bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator perekonomian di sektor perdagangan.
"Integritas harus tetap terjaga karena sekali "bermain", maka kita akan kehilangan wibawa dan tidak bisa berjuang untuk rakyat," tegasnya.
Kepada kalangan dunia usaha, Mendag menyampaikan bahwa sudah cukup waktu untuk imbauan dan ajakan. Sekarang waktunya bertindak.
"Belum lama ini kami mencabut izin bagi importir hortikultura yang nakal. Itu bisa kami lakukan," jelas Mendag.
Begitu pula di sektor daging. "Kuota di sektor daging menjadi sumber masalah dan berpotensi menjadi area korupsi. Karena itu, kuota dilepas dan harga perlahan turun. Belakangan juga diketahui ada importir daging yang melakukan penyelundupan. Itu kita tindak tegas dan kami bisa tegas karena tidak ada yang "main-main" di Kemendag," ujarnya dengan tegas.
Korupsi yang terjadi pada lembaga pemerintah dapat memberikan dampak buruk yang luas.
"Jika perilaku koruptif berlangsung secara masif dan sistematik, kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita bahkan bisa digulung oleh bangsa lain jika kita tidak efisien. Korupsi pada akhirnya akan menghambat visi kompetisi dan menghambat kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia," ujar Enggar menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi pada tahun 2015 dan 2016.
Sebelumnya, Kemendag telah menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK pada tahun 2015. Komitmen ini diwujudkan Kemendag antara lain dengan membangunan lingkungan berintegritas dengan menerapkan kedisiplinan absensi kehadiran karyawan yang dicontohkan oleh pimpinan, Penilaian Wilayah Tertib Administrasi dan Zona Integritas rutin setiap tahun, Sistem Penilaian Kinerja Pegawai, serta Seleksi Jabatan secara Terbuka.
Selain itu, Kemendag juga telah melakukan perbaikan pada sektor pelayanan publik yang terkait dengan perizinan.
"Kementerian Perdagangan telah melakukan deregulasi perbaikan mekanisme dan menyederhanakan prosedur birokrasi yaitu dari 98 layanan perizinan yang sudah online dari 152 layanan. Dari 98 perizinan yang online tersebut 47 layanan sudah menggunakan Digital Signature (tanda tangan elektronik)," jelas Inspektur Jenderal Srie Agustina.
Tidak hanya itu, guna mengintensifkan kegiatan pengendalian, Kemendag juga menerapkan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP).
"Tahapannya bukan lagi 'knowing', tetapi sudah mulai memetakan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan di masa yang akan datang," imbuh Srie
.[wid]
