Idrus Marham: Kabar Tentang Setya Novanto Siap Jadi Cawapres Jokowi Tidak Benar

Pria kelahiran Pinrang, 14 Agustus 1962 ini memban­tah kabar yang beredar bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah merekomendasi­kan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019. Tak hanya isu itu, Idrus juga mengomentari perkembangan persidangan ka­sus korupsi e-KTP yang menyeret Setnov. Berikut penuturan Idrus Marham :

AMPG telah merekomen­dasikan Setnov untuk maju sebagai bakal cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Benar begitu?
Rapimnas II AMPG di Makassar tidak pernah memu­tuskan rekomendasi berupa dukungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto un­tuk dicalonkan sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Rapimnas II AMPG sama sekali tidak mem­berikan pernyataan semacam itu. Oleh karena itu, apabila terdapat pemberitaan terkait dukungan AMPG kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai cawapres pada Pilpres 2019 tersebut sebagai berita tidak benar.

Lantas kenapa beredar kabar seperti itu?

Lantas kenapa beredar kabar seperti itu?
Kami menduga berita semacam itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertang­gung jawab, yang dimaksudkan sebagai upaya membangun opini yang bertujuan untuk mendis­kreditkan Partai Golkar.

Tetapi bukankah Partai Golkar secara resmi sudah menyatakan siap mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti?
Diketahui pada Munaslub Partai Golkar di Bali tahun 2016 menetapkan mendukung pe­merintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk melakukan ko­munikasi politik dengan Bapak Jokowi. Sebagai tindak lanjut­nya Rapimnas Partai Golkar 2016 menetapkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden Partai Golkar Pilpres 2019.

Apa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi kembali pada Pilpres 2019?
Partai Golkar orientasinya bagaimana membangun bangsa. Ketika ada pimpinan bangsa yang sudah kelihatan prestas­inya, kelihatan komitmennya, maka kita harus kedepankan ke­pentingan bangsa bukan kepent­ingan diri sendiri, kelompok. Partai Golkar juga melihat fakta prestasi yang sudah dibuktikan oleh Presiden Jokowi dan kita yakinkan kalau prestasi-prestasi itu harus dilanjutkan pada peri­ode ke depan dan tentu masih banyak pertimbangan lainnya.

Sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan Partai Golkar untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019?
Langkah yang pertama ialah sosialisasi kepada masyarakat karena itu DPP Partai Golkar telah menginstrusikan kepada jajaran keluarga Partai Golkar untuk memasang spanduk di se­luruh Indonesia hingga ke desa-desa dan di situ fotonya Joko Widodo ada, dan siapa pun yang ada disampingnya tapi tidak ber­samaan. Jadi sangat berhati-hati Partai Golkar supaya tidak ada intepretasi seperti itu maka tidak boleh hanya dua foto, fotonya Pak Joko Widodo dan foto Bung Setya Novanto. Kita juga sudah mengantisipasi pikiran-pikiran seperti itu.

Lantas siapa nanti cawapres yang akan diusung Partai Golkar untuk mendampingi Jokowi?
Terkait dengan siapa calon wakil presiden sebagai pen­damping Bapak Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya ke­pada beliau untuk diproyeksikan sebagai calon wakil presiden. Saya kira ini jelas sekali. Partai Golkar berkeyakinan Bapak Presiden Jokowi pasti memilih cawapres yang dapat bersama-sama ke depan.

Oh ya, bagaimana sikap Partai Golkar terkait terseretnya Setya Novanto dalam kasus e-KTP?
Di dalam rapat konsultasi na­sional meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi telah membuat satu pernyataan dukungan ke­pada Setya Novanto dan solid di belakang Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar yang terpilih pada Munaslub 2016. Solid. Yang hadir 34 pada waktu itu dan juga dihadiri pimpinan, ormas dan juga dihadi­ri para senior yang dicerminkan dengan hadirnya Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Karena itu juga kita menghormati proses hukum yang ada dan taat asas hukum praduga tak bersalah. Saya rasa ini sikap resmi Partai Golkar. Jadi solid semua. Karena itu kalau ada isu-isu, itu individu. Tapi kalau lembaga solid berada di belakang ketua umum.

Jika nanti hasil penyidikan lanjutan KPK ternyata benar Setnov terseret dan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP apakah Golkar sudah me­nyiapkan sanksi buat Setnov?
Semua itu kan menanti. Tapi semua asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan, karena ini kan prosesnya. Tidak boleh kita bermanuver-manuver hanya kepentingan-kepentingan sub­jektif. Kita hormati asas praduga tak bersalah dan kita perlakukan siapa pun kader Golkar.

Termasuk kepada Setya Novanto?
Iya, apalagi ketua umum seba­gai simbol partai.

Soal lain. Saat ini sedang ramai dibicarakan banyak anggota DPD menjadi pengu­rus partai sehingga muncul pertanyaan apa bedanya DPD dengan DPR, sikap Partai Golkar bagaimana?
Kalau Partai Golkar mengi­kuti peraturan yang ada, selama tidak ada aturan yang melarang itu tidak masalah. Tapi bilamana ada pikiran dari ber­bagai masyarakat, aspirasi dari masyarakat, termasuk dari para akademisi berfikir seperti itu berarti perlu ada harmonisasi Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang itu. ***