Berita

Net

Politik

Freeport Harus Tunduk Pada Kebijakan Pemerintah

SENIN, 03 APRIL 2017 | 20:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017, dunia pertambangan Indonesia diramaikan oleh sikap PT Freeport Indonesia yang berbeda dengan perusahaan lain yang langsung menerima tanpa syarat.

Freeport terus melakukan bargaining terkait pilihan status Kontrak Karya atau Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUPOP Khusus) yang memberi konsekuensi atas izin ekspor konsentrat, keharusan membangun fasilitas pemurnian atau smelter, dan juga divestasi saham 51 persen sebagaimana disyaratkan PP 1/2017.

Freeport bahkan meniupkan isu PHK, penurunan investasi sampai membawa ke Badan Arbitrase International untuk menekan pemerintah agar mengakomodasi sikap dan keinginan.


"Kabar mutakhir dari Kementerian ESDM adalah pihak PT Freeport Indonesia sudah menyepakati perubahan status mereka dari Kontrak Karya menjadi IUPOP Khusus, namun belum menyetujui kewajiban divestasi saham sampai sebesar 51 persen. Dan mereka meminta waktu untuk negosiasi dengan pemerintah selama enam bulan ke depan," beber Ketua Bidang Energi DPP Pro Jokowi (Projo) Handoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/4).

Dia menjelaskan, PP 1/2017 dihadirkan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya melaksanakan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab, kedaulatan atas kekayaan alam sesuai amanat konstitusi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

"PP ini juga merupakan solusi yang tepat dan fair untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan di sekitar persoalan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia," kata Handoko.

Projo menyesalkan sikap alot yang ditunjukkan Freeport terhadap pemerintah. Sebagai perusahaan tambang yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dan menikmati keuntungan yang tidak sedikit selama ini tidak sepatutnya Freeport bersikap dan bertindak seperti itu.

Untuk itu, Projo meminta pemerintah tetap bersikap tegas dengan meniadakan ruang negosiasi dan tidak memberi perlakuan khusus kepada Freeport yang hanya akan menghasilkan luka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan bangsa. Selain juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk menghentikan segala sikap dan tindakan yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah.  

"Sudah teramat banyak Freeport menikmati perlakuan istimewa dari rezim pemerintah Indonesia sejak zaman Orde Baru. Bukan saatnya Freeport menunjukkan sikap arogan dan sulit berkompromi. Freeport harus tunduk tanpa syarat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia," demikian Handoko. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya