Kartu Indonesia 1 (Kartin1), merupakan platform yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memfasilitasi gagasan single card atau kartu tunggal dengan berbagai informasi dan fungsi bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kartin1 ini diluncurkan dengan tujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik (e-government) dan membangun data e-government yang terintegrasi.
Peluncuran prototype platform Kartu Indonesia 1 (Kartin 1) dilakukan Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung DJP, Jakarta, Jumat malam (31/3).
Hadir juga dalam acara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis dan Direktur IT dan Perencanaan Strategis BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono.
Kartin1 ini nantinya bisa digunakan menggabungkan banyak kartu yang dikeluarkan berbagai instansi melayani masyarakat. Dalam Kartin1 dapat diintegrasikan informasi seperti data identitas NIK, data perpajakan, data jaminan sosial, imigrasi dan identitas lainnya, bahkan dengan izin otoritas yang berwenang dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan elektronik.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan instansi pertama yang melakukan integrasi data dengan DJP dalam Kartin1. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, Kartin1 ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi peserta.
"Dengan Kartin1, peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membawa banyak kartu. Kartu ini juga dapat digunakan pembelian dan pembayaran kebutuhan sehari-hari," terangnya.
Agus menambahkan BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh implementasi platform Kartin1 untuk kesuksesan integrasi data melalui e-government. Implementasi Kartin1 ini juga semakin memperkuat kerjasama pemanfaatan dan pertukaran data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJP yang sudah dimulai sejak 2014.
"Dengan integrasi data yang baik, BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan data valid yang dapat dimanfaatkan kebutuhan perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada peserta," terangnya.
Agus juga menjelaskan pemanfaatan Kartin1untuk peserta secara menyeluruh membutuhkan penyesuaian dalam infrastruktur internal BPJS Ketenagakerjaan.
"Saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi dan sistem yang dibutuhkan, untuk peluncuran kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kartin1 seperti prototype yang ditunjukkan malam ini bagi peserta pada akhir tahun nanti," pungkasnya.
[ian]
