Berita

Foto/Net

Politik

Pemerintah Siapkan Skenario Penguatan Kapasitas Keuangan BPJS Kesehatan

KAMIS, 30 MARET 2017 | 18:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih dalam terkait skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Dalam pengendalian ini, peran pemerintah daerah didorong agar lebih maksimal.

"Kita sudah koordinasikan soal bagaimana mengendalikan defisit DJS, saat ini ada 27 skenario yang kita bahas dan selanjutnya akan dikrucutkan lagi oleh tim teknis yang melibatkan kementerian lembaga terkait," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas Pengendalian Defisit DJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/3).

Rakor ini dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan beberapa pejabat terkait lainnya.


Puan menjelaskan, dari 27 skenario terkait pengendalian defisit DJS Kesehatan, akan dipilah-pilah mana yang paling efektif untuk dijalankan. Hal ini harus dilakukan dengan penghitungan yang sangat mendetail dan terperinci sehingga mana yang digunakan tahun ini akan betul-betul tepat sebagai solusi dalam mengendalikan defisit DJS Kesehatan.

"Termasuk juga soal peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus ditingkatkan," imbuh Puan.

Puan mengingatkan, masalah jaminan kesehatan adalah program prioritas pemerintah, dan karena itu pula ditugaskan kepada Kepala Bappenas untuk melakukan sinergi DJS dengan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang masih disusun.

"Jadi ini kan program prioritas pemerintah. Bagaimana pun kalau ada masyarakat yang sakit harus tetap diberikan pelayanan terbaik.
Kepala Bappenas sinergikan ini juga dalam menyusun program RKP 2018," katanya.

Menurut Puan, jika ditemukan ada masyarakat miskin, maka semestinya jangan hanya ditanggung melalui BPJS saja, tapi juga bisa di program lembaga lain khususnya di Kementerian Sosial. Karena itulah harus ada sinergi lebih maksimal, kajian lebih dalam agar lebih tepat sasaran. Penghitungan ini pun harus benar-benar mendetail.

"Dalam sebulan ini saya minta sudah ada hasil kajiannya. Untuk kemudian diterapkan," imbuh Puan.

Soal angka defisit DJS Kesehatan, Puan mengatakan bahwa pada 2016 jumlahnya mencapai Rp 6,7 triliun. Adapun tahun ini diharap bisa dikendalikan atau mungkin bisa diturunkan. Karena itulah harus dilakukan penghitungan secara cermat.

"Defisit DJS ini memang harus kita usahakan turun, tapi di sisi lain kita kan juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS. Inilah makanya penting dilakukan analisa mendalam dan sinergi bersama," tambahnya.

Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa sinergi itu juga harus dibangun dengan Pemda dan sejauh ini sudah banyak Pemda yang telah mensinkronkan program BPJS ini dengan program kesehatan di kabupaten/kota.

"Sinergi pemda juga semakin banyak. Sekarang hanya tinggal 41 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan bagaimana daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayahnya," jelasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya