Ucapan Jokowi Memisahkan Politik Dan Agama Ahistoris

Hasrat Presiden Jokowi memisahkan politik dan agama mustahil terwujud di Indonesia.

Sebab, menurut Fadli Zon, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik yang tak dapat dipisahkan. Secara historis, lanjut dia, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri NKRI.  

Dengan kata lain, ia menilai pernyataan Jokowi kurang tepat, bermasalah, dan bahkan ahistoris.

"Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik," tegas Wakil Ketua DPR tersebut kepada redaksi, Rabu (29/3).

Faktanya, hukum agama diakui dalam sistem hukum Indonesia seperti perkawinan, warisan, dan seterusnya.

Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," papar wakil ketua umum DPP Partai Gerindra ini yang juga ketum DPN HKTI.

Oleh sebab itu, masih kata Fadli, di dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini refleksi bahwa di Indonesia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan justru kunci dari kebaikan bersama.

Sebaliknya, menurut Fadli, pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung.

"Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi," demikian Fadli.[wid]