Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Ucapan Jokowi Memisahkan Politik Dan Agama Ahistoris

RABU, 29 MARET 2017 | 10:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Hasrat Presiden Jokowi memisahkan politik dan agama mustahil terwujud di Indonesia.

Sebab, menurut Fadli Zon, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik yang tak dapat dipisahkan. Secara historis, lanjut dia, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri NKRI.  

Dengan kata lain, ia menilai pernyataan Jokowi kurang tepat, bermasalah, dan bahkan ahistoris.


"Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik," tegas Wakil Ketua DPR tersebut kepada redaksi, Rabu (29/3).

Faktanya, hukum agama diakui dalam sistem hukum Indonesia seperti perkawinan, warisan, dan seterusnya.

Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," papar wakil ketua umum DPP Partai Gerindra ini yang juga ketum DPN HKTI.

Oleh sebab itu, masih kata Fadli, di dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini refleksi bahwa di Indonesia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan justru kunci dari kebaikan bersama.

Sebaliknya, menurut Fadli, pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung.

"Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi," demikian Fadli.[wid]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya