Kembali ke Tanah Air setelah kunjungan kerja ke JerÂman dan Meksiko, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu membawa 'oleh-oleh' berupa wacana agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diisi dari unsur partai politik (parpol).
Kepada Rakyat Merdeka, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan tanggapannya terkait wacana tersebut;
Pansus RUU Pemilu mewaÂcanakan memasukan unsur parpol dalam komisioner KPU. Tanggapan Anda?
Ya jangan dong. Masa cuma karena melihat Meksiko mau ditiru. Meksiko itu lain, pengalamannya lain. Nggak bisa ditiru. Jadi jangan hanya gara-gara satu negara, kita terpengaruh. Jangan begitu, Indonesia kan lain denÂgan Meksiko.
Ya jangan dong. Masa cuma karena melihat Meksiko mau ditiru. Meksiko itu lain, pengalamannya lain. Nggak bisa ditiru. Jadi jangan hanya gara-gara satu negara, kita terpengaruh. Jangan begitu, Indonesia kan lain denÂgan Meksiko.
Memang kenapa? Kan kita belajar dari pengalaÂman sendiri saja. Tahun 1999 kan, komisioner KPU dari partai politik juga.
Waktu itu seperti apa kejaÂdiannya? Kacau waktu itu. Kacau, karena komisioner KPU-nya dari orang partai tidak bisa mengamÂbil keputusan. Yang memutuskan akhirnya kan presiden. Sehingga digantilah dengan sistem sekaÂrang, independen sesuai dengan konstitusi. Independen dalam arti, nasional tetap mandiri seÂsuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.
Anda punya alasan lain unÂtuk menolak wacana Pansus RUU Pemilu itu? Ini kan menyelenggarakan pemilu, pemilu kan ada banÂyak partai. Jadi jangan dari orang partai, supaya tidak reÂpot. Jadi maksudnya supaya tidak dipengaruhi oleh peserta. Kalau dari partai nanti bakal berantem sendiri seperti tahun 1999. Sebanyak-banyaknya komisioner, tidak bisa mewakili semua partai.
Partainya kan banyak sekali. Nanti lima partai menjadi angÂgota komisioner KPU, sepuluh partai yang tidak masuk (menÂjadi komisioner KPU), langsung ribut yang tidak dapat jatah. Terus bagaimana. Berantem itu. Berantem pasti.
Itu nafsu orang berebut kekuasaan, itu nafsunya besar. Kalau merebutkan kekayaan orang diam-diam. Tapi kalau rebutan kekuasaan orang teriak-teriak. Demo, emosinya tinggi. Jadi harushati-hati kalau orang partai.
Jadi wacana komisioner KPU dari partai politik kurang pas dengan negara kita... Sudahlah, kita bukanlah Meksiko. Lagipula Meksiko kan negara kecil, tidak sebesar kita. Jadi janganlah meniru Meksiko. Meksiko boleh meniru kita tapi kita jangan dong.
Meksiko termasuk negara yang tidak maju. Kalau dibandÂingkan dengan Amerika Serikat jauh lah. Jadi jangan diconÂtohlah itu.
Berarti tidak ada manfaatÂnya dong DPR kunker ke Meksiko... Ya, tapi memang ada juga yang baik, bolehlah itu. Misalnya peradilan untuk pemilunya, boleÂhlah dipertimbangkan. Tapi nggak perlu sama.
Berdasarkan pengalaman DKPP, sudah berapa banyak komisioner KPU yang terÂbukti terlibat dengan partai politik? Yang kami pecat ini sudah 400 orang lebih. Itu komisionernya. Apalagi kalau di dalam manajemennya.
Seperti kalau PNS berpartai politik, itu sudah melanggar undang-undang. Kita pecat itu, nggak boleh itu.
Yang kita pecat di DKPP karena dia terlibat partai. Kalau ada nanti kita pecat. Kalau benar ada unsur partai silakan laporkan, nanti kita pecat.
Menurut penilaian anda saat ini bagaimana dengan komisioner KPU kita? Saat ini seluruh komisioner KPU berasal dari unsur masyarakat semua. Tinggal kita perÂbaiki apa yang kurangnya saja.
Apa saja itu kurangnya? Tanya saja kepada orang yang tidak puas dengan KPU. Kenapa, nanti kita perbaiki. Begitu. Kalau ada yang kurang baik ya diubah, ya diperbaiki. Tapi jangan sama sekali diganti sistemnya. ***
