Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Jangan Sampai Guru Tularkan Intoleransi Ke Anak Didik

SELASA, 28 MARET 2017 | 19:39 WIB | LAPORAN:

Bahaya radikalisme di dunia pendidikan harus menjadi isu yang diperhatikan lebih serius. Lingkungan pendidikan harus menjauhkan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan pemahaman pada kebenaran tunggal.

Demikian disampaikan jurubicara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK), Henny Supolo, dalam Konferensi Pers AMSIK bertema Darurat Pendidikan Indonesia atas Menguatnya Permusuhan Berdasar Agama, di Tjikini 5 Cafe, Jakarta, Selasa (28/3)

Hal ini berangkat dari peredaran video yang melibatkan anak-anak berseragam SD mengangkat panji-panji anti-kebhinnekaan. Selain itu, heboh surat intimidasi pengkafiran siswa SD oleh teman sekolahnya.


Dia mengatakan, dalam situasi dunia pendidikan di mana kebencian terhadap agama dan etnis yang berbeda ditunjukkan oleh anak-anak, ada kesan guru-guru menyalahgunakan kekuasaan atas anak didiknya untuk mengkampanyekan pemahaman agama yang intoleran.

Karena itu, Henny mendorong para guru dan orang tua bersama-sama mengambil tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan tujuan pendidikan, yakni kemerdekaan berpikir. Hal itu juga yang diajarkan bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.

"Justru guru dan orang tua harus mengajak anak-anak mengembangkan kemampuan kritis dan bekerjasama di tengah perbedaan, sehingga dalam kebebasannya anak-anak bisa menemukan kekuatan diri dan lingkungannya dan siap menyongsong masa depan dengan rasa damai,” ujanya.

Ia juga berharap agar narasi damai dan hal-hal baik mulai lebih banyak disebar di media sosial sehingga berpengaruh positif pada anak-anak generasi penerus bangsa. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya