Kontribusi Migas Ke Negara Susut Hingga Rp 200 T

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkap­kan, kontribusi migas terus mengalami penurunan. Jika periode 2012-2014 kontribusinya di atas Rp 300 triliun, saat ini terjun bebas di bawah Rp 100 triliun.

"Untungnya tahun 2015 pemerintah mengubah ke­bijakan subsidi energi dan listrik. Kalau nggak di­ubah, habis kita," ungkap Askolani di Jakarta, Jumat (24/3).

Meskipun kontribusi mi­gas turun, Askolani mengatakan, pemerintah masih cukup baik dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut bisa dilihat dari defisit anggaran di bawah 3 persen dari produk domes­tik bruto (PDB).

Dia menuturkan, penu­runan kontribusi migas tidak hanya dialami Indo­nesia. Tetapi, negara lain penghasil migas lain seiring terjadinya fluktuasi harga minyak.

Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai, penurunan kontribusi men­jadi peringatan.

"Sebelumnya ada dalam pemikiran kita bahwa sum­ber daya alam itu bisa dan diharapkan yang terbesar untuk menopang pertum­buhan ekonomi. Sekarang tidak semata-mata begitu lagi," imbuhnya.

Jonan menegaskan, dirinya tidak bermaksud mengesampingkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk memacu perekonomian nasional.

Menurutnya, sumber daya alam memang harus dimanfaatkan semaksi­mal mungkin. Hanya saja, harus memenuhi kaidah- kaidahnya.

Bekas Menteri Perhubungan ini menerangkan, total PDB Indonesia ham­pir mencapai Rp 12.500 triliun. Tapi faktanya, sek­tor kelistrikan, mineral dan batubara, maupun migas dari hulu sampai hilir tidak mencapai 15 persen.

Jonan berpandangan, di tengah menurunnya harga migas, pengelolaan sumber daya alam harus cermat. Dia menegaskan tidak ke­beratan industri melaku­kan impor migas jika me­mang lebih menguntungkan dibandingkan memanfaat­kan hasil produksi dalam negeri.

"Kalau gas untuk in­dustri yang diproduksi dalam negeri malah lebih mahal daripada yang im­por, kenapa tidak kalau harus impor? Atau kata­kanlah gas dari satu daerah dikirimkan ke daerah lain, masih sama-sama di Indo­nesia, biayanya lebih ma­hal dibandingkan impor, ya mending diizinkan impor," ujarnya.

Jonan menegaskan, efisiensi dan keunggulan kompetitif adalah prinsip kunci yang perlu dipegang di pengelolaan sumber daya alam nasional untuk meng­hadapi dinamika pasar global sekarang. ***