Rencana hibah Korea Selatan sebesar USD5,5 juta lewat Integrated Box Office System (IBOS) merupakan bagian dari perang dagang atau war of commerce. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) harus menolak sistem tersebut.
Demikian disampaikan budayawan Radhar Panca Dahana di Jakarta, Minggu (26/3).
Melalui perang dagang tersebut, lanjut dia, Korea ingin mencari ruang dan peluang agar produk-produk kebudayaan mereka bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Karena cara-cara yang mereka lakukan sangat baik dan halus, maka tidak menimbulkan resistensi pada masyarakat.
Presiden Federasi Teater Indonesia ini mencontohkan, keberadaan K-Pop dan drama Korea yang sudah sangat diterima masyarakat kita. Bahkan karena itu pula, tidak sedikit generasi muda Indonesia yang otodidak belajar Bahasa Korea hanya untuk bisa memahami lagu-lagu Korea.
"Tanpa kita sadari, bangsa ini sebetulnya sudah disusupi oleh budaya Korsel,†jelas Radhar.
Karena itu, alangkah bodohnya kalau hanya dengan iming-iming uang yang tidak seberapa, namun mereka menjadi tahu semua data kita. "Korea memang begitu. Itu bagian dari perang dagang. Lewat pola itu, mereka bisa menginternalisasi budaya kepada generasi muda kita. Habislah kita,†kata Radhar.
Ia menambahkan saat ini cara-cara perdagangan tradisional dan konvensional memang sudah mulai ditinggalkan. Akibatnya, peranan harga, promosi, atau kualitas dalam sebuah persaingan pasar, tidak lagi menjadi satu-satunya cara. Karena yang terjadi, menurut Radhar, sekarang perang dagang tidak hanya terjadi di antara merk dan produk, namun sudah meluas hingga dukungan negara.
Jika sudah demikian, lanjut dia, negara akan mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuan untuk membantu perdagangan nasional mereka. Termasuk diplomasi politik, intelijen, dan bahkan militer.
"Samsung dan Apple itu pasti hasil kerja intelijen. Begitu pula industri otomotif, melibatkan intelijen. Termasuk perdagangan minyak di Timur Tengah, pasti mempergunakan inteljen. Dan apa yang dilakukan Korsel sekarang melalui IBOS, adalah bagian dari skema perang dagang seperti itu,†ujar alumnus Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, tersebut.
Itu sebabnya, tak ada cara lain, kecuali menolak Integrated Box Office System (IBOS). Apalagi seperti disampaikan Kepala Bekraf Triawan Munaf, melalui sistem tersebut, industri bioskop harus membuka semua data secara terbuka, mulai dari jadwal penayangan film, hingga jumlah penonton per bioskop per judul film.
Penolakan terhadap rencana penerapan IBOS sebelumnya juga dilontarkan anggota Komisi X DPR Sofyan Tan. Rencana hibah tersebut dinilai berpotensi merendahkan harga diri bangsa Indonesia.
Sofyan mengingatkan Bekraf harus mewaspadai motivasi Korea Selatan memberikan hibah tersebut. Sebab Korsel saat ini sedang gencar-gencarnya memasarkan industri perfilman mereka ke luar negeri. Bahkan, bukan hanya film, mereka juga sudah memiliki gedung bioskop di negeri ini.
"Tidak ada makan siang gratis. Dan 250 juta penduduk Indonesia, bagi Korea Selatan adalah pasar yang sangat menggiurkan,†kata anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut mantan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Sumatera Utara, tersebut, kewaspadaan itu sangat penting. Sebab, jika langsung diterima, maka taruhannya sangatlah besar. Bayangkan, hanya dengan menerima USD5,5 juta, Indonesia bersedia membuka semua rahasia sendiri. Akibatnya, tentu saja Korea Selatan yang akan meraih keuntungan luar biasa.
"Yang aneh, dengan bantuan hanya sebesar itu, kemudian merasa bangga. Ini kan dipertanyakan. Sebab, uang sebanyak itu, bukan tak ada pihak yang mampu menyediakan di Indonesia,†tandasnya.
[ian]
