Berita

RMOL

Sistem Federal Sangat Dekat Dengan Disintegrasi

SABTU, 25 MARET 2017 | 19:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR RI Lukman Edy menyinggung soal sistem pemerintahan yang pernah menjadi pilihan untuk Indonesia, federal atau negara kesatuan.

Hal itu disampaikannya di depan 100 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Golden Hotel Four Points, Makassar, Sabtu (25/3).

Lukman Edy menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah mendiskusikan apakah Indonesia menggunakan sistem federal atau negara kesatuan. Waktu itu ada yang mengusulkan negara federal tapi juga ada mengusulkan negara kesatuan. Misalnya, kerajaan-kerajaan di Malaka menginginkan pemerintahan federal, karena di sana banyak kerajaan.


"Tapi, karena lebih banyak yang memilih negara kesatuan maka Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan," katanya.

Menurut Lukman Edy, setelah Reformasi, ide negara federal muncul kembali.

"Ide ini muncul sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan sebelum 1998," ujarnya.

Karena, waktu itu, pemerintahan sangat sentralistik,. Di mana, kekayaan negara kebanyakan digunakan untuk membangun Jakarta sementara daerah tetap miskin. Kalaupun kemudian muncul otonomi daerah seluas-luasnya, itu adalah pilihan jalan tengah,

"Otonomi daerah seluas-luasnya ini sebagai koreksi terhadap pemerintah sebelum 1998. Meski, otonomi daerah seluas-luasnya ini tidak jauh amat dari federasi," jelas Lukman Edy.

Hanya saja, dia menambahkan, kalau pada waktu itu pilihan bentuk negara jatuh pada sistem federal maka sangat berbahaya.
 
"Karena sistem federal ini dekat sekali dengan disintegrasi," tegas Lukman Edy. [wah] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya