Berita

RMOL

Sistem Federal Sangat Dekat Dengan Disintegrasi

SABTU, 25 MARET 2017 | 19:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR RI Lukman Edy menyinggung soal sistem pemerintahan yang pernah menjadi pilihan untuk Indonesia, federal atau negara kesatuan.

Hal itu disampaikannya di depan 100 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Golden Hotel Four Points, Makassar, Sabtu (25/3).

Lukman Edy menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah mendiskusikan apakah Indonesia menggunakan sistem federal atau negara kesatuan. Waktu itu ada yang mengusulkan negara federal tapi juga ada mengusulkan negara kesatuan. Misalnya, kerajaan-kerajaan di Malaka menginginkan pemerintahan federal, karena di sana banyak kerajaan.


"Tapi, karena lebih banyak yang memilih negara kesatuan maka Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan," katanya.

Menurut Lukman Edy, setelah Reformasi, ide negara federal muncul kembali.

"Ide ini muncul sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan sebelum 1998," ujarnya.

Karena, waktu itu, pemerintahan sangat sentralistik,. Di mana, kekayaan negara kebanyakan digunakan untuk membangun Jakarta sementara daerah tetap miskin. Kalaupun kemudian muncul otonomi daerah seluas-luasnya, itu adalah pilihan jalan tengah,

"Otonomi daerah seluas-luasnya ini sebagai koreksi terhadap pemerintah sebelum 1998. Meski, otonomi daerah seluas-luasnya ini tidak jauh amat dari federasi," jelas Lukman Edy.

Hanya saja, dia menambahkan, kalau pada waktu itu pilihan bentuk negara jatuh pada sistem federal maka sangat berbahaya.
 
"Karena sistem federal ini dekat sekali dengan disintegrasi," tegas Lukman Edy. [wah] 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya