Berita

Kwik Kian Gie/Net

Wawancara

WAWANCARA

Kwik Kian Gie: Proyek Infrastruktur Harusnya Dibiayai APBN, Kok Malah Ditawarkan Ke Investor

KAMIS, 23 MARET 2017 | 10:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengkritik strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut Kwik, seharusnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan secara go­tong royong dan penggunaannya diberikan cuma-cuma kepada masyarakat. Bukan diobral kepa­da asing, sementara masyarakat pengguna diharuskan memba­yar jika ingin menggunakan infrastruktur tersebut. Berikut penuturan lengkap Kwik Kian Gie kepada Rakyat Merdeka:

Bagaimana Anda melihat kebijakan Presiden Jokowi dalam merealisasikan pem­bangunan infrastruktur?

Sekarang kan infrastruktur ini Pak Presiden Joko Widodo sangat mengandalkan pada in­vestasi asing. Nah investasi asingnya tidak langsung masuk, sebab investor atau pengusaha yang punya modal kalau mau menanamkan pada sesuatu, itu kan dia mesti memperoleh laba dan laba itu harus tinggi sesuai kemauannya dia.

Sekarang kan infrastruktur ini Pak Presiden Joko Widodo sangat mengandalkan pada in­vestasi asing. Nah investasi asingnya tidak langsung masuk, sebab investor atau pengusaha yang punya modal kalau mau menanamkan pada sesuatu, itu kan dia mesti memperoleh laba dan laba itu harus tinggi sesuai kemauannya dia.

Maksudnya...

Nah ukurannya laba yang cukup itu apa. Kalau dia punya modal dia pasti lihat, 'kalau saya invest infrastruktur di Indonesia dapat berapa', 'kalau saya invest pabrik makanan di Vietnam berapa'. Jadi infrastruktur diadu dengan barang. Jadi kalau perlu investor itu akan membanding­kan, 'kalau saya membangun pabrik BH di Vietnam lebih untung atau tidak?'. Jadi in­frastruktur diadu dengan barang macam-macam itu.

Jadi Anda mau mengata­kan sesungguhnya investasi di proyek infrastruktur itu kurang 'seksi' dibandingkan industri consumers goods?
Sebenarnya yang saya arti­kan adalah infrastruktur itu di mana-mana, diinvest dibuat oleh pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rakyat tanpa me­mungut bayaran. Di mana-mana kan seperti itu (tidak bayar), itu kan barang publik. Tapi di sini kok ditawarkan kepada investor swasta asing maupun domestik terutama asing dengan motif carilah laba dengan infrastruktur di Indonesia.

Karena itu tarifnya pemerintah kan harus membatasi, sebab ka­lau tarifnya dia dipasang tinggi, rakyatnya teriak. Tapi kalau tarifnya rendah maka laba yang akan diperoleh kurang. Makanya asing tidak datang-datang.

Saat ini kita kadung banyak mengalokasikan duit APBN untuk membangun proyek infrastruktur besar-besaran. Apa itu nanti menguntungkan tidak bagi kita?
Tergantung, jika nanti in­frastrukturnya jadi, misalnya kita ambil contoh seperti yang kita paham, jalan tol, tergan­tung. Jalan tol itu tarifnya bera­pa yang diatur pemerintah, nanti dia tinggal hitung, gampang sekali itu. Kalau tarif tol sekian, perkiraan yang akan digunakan sekian, saya dapat uang masuk sekian, biayanya sekian, menarik tidak. Kalau itu tidak menarik, saya tidak mau invest, karena di negara lain, di sektor lain lebih menguntungkan.

Dalam hal ini siapa yang diuntungkan kita atau inves­tornya?
Buat Investornya.

Lantas keuntungan apa yang didapat negara ini?
Indonesianya juga dapat ke­untungan karena ketambahan jalan.

Terus untuk rakyat yang tidak menikmati jalan itu?
Nah, akan tetapi jalan raya yang nyaman itu tidak mensejahterakan rakyat jelata. Sedangkan yang aneh, di Amerika sebagai negara yang kapitalis mereka menggratiskan jalan tol. Padahal mereka lebih paham dari kita soal pendapatan yang lebih penting untuk negara dan sebagainya.

Berarti, menurut Anda se­harusnya jalan tol di Indonesia itu gratis?
Menurut saya seharusnya tidak bayar. Sejak dulu seharus­nya tidak. Yang namanya barang publik itu seharusnya disediakan cuma-cuma. Pembiayaannya juga prinsip Indonesia, yakni gotong royong. Jadi pembiyaan yang paling dasar dari Indonesia adalah gotong royong. Kalau itu dibiayai dari pajak, itu kan na­manya gotong royong. Yang kuat bayar pajak lebih, yang kurang, kurang. Tetapi penggunaannya rata secara cuma-cuma.

Bagaimana dengan sektor lainnya?

Kalau sektor selain infrastruk­tur kita lihat sendiri seperti kon­sumsi real estate, semua swasta-swasta sudah besar-besaran baik asing maupun domestik.

Kenapa bisa lebih menarik ketimbang proyek pembangu­nan infrastruktur?
Karena di situ bebas. Di situ pembentukan harganya kom­petitif persaingan. Itu pun bela­kangan ini kan agak seret.

Kenapa?
Karena banyak komentar para investor itu banyak yang belum menentu, banyak yang belun menentu di Indonesia.

Yang membingungkan, men­cuatnya korupsi yang begitu hebat. Nah kemudian ditambah lagi dengan percaturan geopoli­tik, kecenderungan itu nanti dulu lah. Ini dampak Trump apa, dampak dari Brexit apa. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya