Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Bakamla: Kita Belum Punya Sistem Untuk Mengamankan Perairan Indonesia

RABU, 22 MARET 2017 | 15:39 WIB | LAPORAN:

Sebanyak 13 kapal ikan asing berbendera Vietnam ditangkap Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) di Perairan Natuna, kemarin.

Saat ditemukan, kapal-kapal tersebut sedang melakukan pencurian ikan (illegal fishing) dan sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

"Illegal fishing ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga bisa berdampak pada hubungan politik negara-negara yang terkait. Selain itu juga melanggar kedaulatan negara dan bisa mengancam sumber daya alam hayati kita." ujar Direktur Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto, pada acara seminar "Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (22/3).


Kapal-kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Selain itu, melanggar karena tidak memiliki dokumen yang sah dan juga menggunakan alat tangkap yang dilarang.

"Harus ada tindakan preventif dan juga represif untuk menghentikan illegal fishing ini. Negara kita belum punya sistem yang bisa menyinergikan untuk mengamankan perairan Indonesia," lanjut Yuli. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya