Berita

Ilustrasi/net

Pertahanan

Bakamla: Kita Belum Punya Sistem Untuk Mengamankan Perairan Indonesia

RABU, 22 MARET 2017 | 15:39 WIB | LAPORAN:

Sebanyak 13 kapal ikan asing berbendera Vietnam ditangkap Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) di Perairan Natuna, kemarin.

Saat ditemukan, kapal-kapal tersebut sedang melakukan pencurian ikan (illegal fishing) dan sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

"Illegal fishing ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga bisa berdampak pada hubungan politik negara-negara yang terkait. Selain itu juga melanggar kedaulatan negara dan bisa mengancam sumber daya alam hayati kita." ujar Direktur Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto, pada acara seminar "Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (22/3).


Kapal-kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Selain itu, melanggar karena tidak memiliki dokumen yang sah dan juga menggunakan alat tangkap yang dilarang.

"Harus ada tindakan preventif dan juga represif untuk menghentikan illegal fishing ini. Negara kita belum punya sistem yang bisa menyinergikan untuk mengamankan perairan Indonesia," lanjut Yuli. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya