Pengusaha mendesak pemerintah untuk segera membenahi sistem logistik nasional. Diharapkan, perbaikan sistem logistik nasional masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV agar perekonomian merata di berbagai daerah.
Ketua Umum Asosiasi LoÂgistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berharap, pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV. PemerinÂtah, kata dia, dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda) yang terintegrasi dengan Sistem LoÂgistik Nasional (Sislognas)
"Tidak lupa menerapkan manajemen rantai pasok yang baik," ujar Yukki di Jakarta, kemarin.
Yukki menyebutkan, IndoneÂsia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata buÂkan hanya di perkotaan, namun juga di daerah- daerah. Asalkan, kata Yukki, manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud.
"Dengan menerapkan manaÂjemen rantai pasok yang teÂpat seharusnya kita juga tidak perlu lagi melakukan impor komoditi pangan seperti beras, cabai, jagung, kedelai, dan lain sebagainya," simpul Yukki.
Ia menilai, pemerataan pemÂbangunan ekonomi dalam negÂeri baru dapat terwujud, jika pemerintah membenahi sistem logistik nasional dan melakukan peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok. SebaÂgai negara maritim, menurutnya, Indonesia harus memiliki sistem logistik yang andal untuk menÂdukung distribusi logistik baik nasional dan regional.
"Dengan begitu, kita bisa meÂnekan biaya hingga 10 persen, dan memudahkan akses antar pulau," ujar Yukki.
Yukki mengaku, melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mengambil contoh dari sektor pertanian, di mana para petani justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota.
"Semuanya itu akibat tidak adanya sislogda sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. BeÂgitu juga dengan sektor perikaÂnan. Meskipun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang andal," ungkap Yukki
Demikian juga dalam pemÂberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah-daerah pada umumnya tidak menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat. Sehingga, kata Yukki, IKM tidak berkembang maksimal.
"Di era digital saat ini, prosÂes produksi dan pemasaran produksi komoditi perdagangan sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan, di negara- negara maju telah menerapkan
Supply Chain Management (SCM) Plus," tukasnya.
Sekretaris Kementerian KoorÂdinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengaÂtakan, Paket Kebijakan Ekonomi XV akan segera diluncurkan. Paket tersebut akan fokus soal percepatan waktu bongkar muat (
dwelling time) di pelabuhan.
"Paketnya sedang disiapkan intensif karena ini juga lintas kementerian. Biaya logistik di Indonesia masih tinggi, di pelabuhan kita masih belum optimal," ujarnya.
Lukita menuturkan, menuÂrunkan biaya logistik memang bukan perkara mudah, namun melalui paket kebijakan tersebut ia optimistis akan membantu menurunkan biaya logistik yang kemudian akan memengaruhi biaya ekonomi ke depan.
"Target kita jelas ingin turunkÂan biaya logistik yang masih tinggi dibandingkan kawasan. Besarnya ya tergantung paketÂnya apa saja yang akhirnya bisa kita terbitkan, tentu kita ingin secepat mungkin turunkan biaya logistik ini," tukasnya. ***
