RMOL. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta diminta menarik kembali Surat Keputusan (SK) Nomor 57 karena berpotensi menimbulkan kecurangan.
Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Pelu menyampaikan, keputusan KPUD Provinsi DKI Jakarta yang memperbolehkan penggunaan Surat keterangan dalam menyampaikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI 2017 ini sangat rentan dimanfaatkan untuk tujuan kecurangan.
Keputusan yang memperbolehkan calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb ( Daftar Pemilih Tambahan) juga dirasa sangat tidak adil.
"Kami meminta SK yang dikeluarkan dengan nomor 57 itu segera ditarik kembali oleh KPUD,†ujar Pelu, di Jakarta, Selasa (20/3).
Dia menjelaskan, SK itu malah membuat data pemilih menjadi simpang siur dan tidak ada kepastian daftar pemilih.
"Potensial terjadinya kecurangan pada data pemilih dengan adanya pengguna suket atau Surat Keterangan yang sulit teridentifikasi by name by address. Hal ini di perparah dengan regulasi berupa SK KPU DKI no 57 yang berpotensi terjadinya kecurangan data pemilih,†ujarnya.
Dalam Surat Keputusan itu, lanjut Pelu, hanya diperbolehkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih boleh hanya emmbawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan, tanpa menyertakan Kartu Keluarga (KK).
"Tentulah itu sangat mudah dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan,†ujarnya.
Karena itu, dia meminta KPUD segera menarik dan membataklan SK Nomor 57 tersebut, untuk menghindarkan penyalahgunaan dan kecurangan.
Pelu menambahkan, sebaiknya KPUD tetap mempergunakan SK Nomor 49. SK itu, lanjut dia, sangat relevan karena pengguna E-KTP /Suket dapat menyertakan KK sebagai bukti bahwa pemilih tersebut adalah benar berdomisili di wilayah TPS tersebut.
Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Soemarno mengatakan, penggunaan surat pernyataan atau Suket bertujuan mengantisipasi adanya gugatan terkait daftar pemilih.
"Jadi, itu bukan untuk menghambat pemilih. Dengan adanya surat pernyataan, KPU DKI bisa memastikan bahwa DPTb bukan pemilih fiktif,†ujar Sumarno.
Dia menegaskan, KPU DKI memilih menggunakan surat pernyataan dibandingkan meminta pemilih DPTb menyerahkan fotokopi e-KTP atau surat keterangan. KPU DKI menilai fotokopi e-KTP dan surat keterangan justru akan memberatkan pemilih.
"Makanya jalan keluarnya adalah bagaimana kita terselamatkan kalau nanti ada tuduhan banyak pemilih fiktif, siluman, yang datang itu, maka kami mempersiapkan yang namanya instrumen surat pernyataan DPTb, dengan SK KPUD DKI Jakarta no 57 ini, insyaallah tidak ada pemilih siluman,†kata Soermano.
Dia mengatakan, kebijakan itu diambil setelah KPU DKI Jakarta berkaca pada pengalaman Pilpres 2014.
[sam]
