Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Periksa Saja Pajak Saya

SELASA, 21 MARET 2017 | 12:33 WIB | LAPORAN:

Nama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah disebut-sebut dalam sidang lanjutan perkara suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Country Director PT EK Prima, Rajesh Rajamohanan Nair.

Keduanya diduga memiliki persoalan dengan pembayaran pajak.

Hal ini mengemuka dalam kesaksian Handang Soekarno selaku kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/3) kemarin.


Dimintai konfirmasi, Fadli membantah dirinya mempunyai permasalahan pajak. Karena ia ikut program tax amnesty (pengampunan pajak).

"Saya sudah baca, pertama saya tidak pernah tahu urusan itu. Saya juga tidak pernah pnya urusan soal pajak. Saya pembayar pajak rutin. Bahkan tahun lalu saya undang ke sini, bukan undang ya, tapi membayar pajak via elektronik. Jadi saya tidak taHu menahu," jelasnya saat ditemui di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Dia menduga ada pihak-pihak tertentu ingin mengkriminalisasi dirinya bersama Fahri karena ikut aksi Bela Islam, beberapa waktu lalu.

"Saya kira ada pihak-pihak tertentu. Invisible hand. Periksa saja pajak saya. Saya tidak pernah dipanggil kok," tegas Fadli yang juga Waketum Partai Gerindra ini.

Selain Rajesh, dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Handang Soekarno menjadi tersangka.

Fadli mengaku tak mengenal Handang Soekarno maupun Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Andreas Setiawan.

"Jadi saya kira tidak ada urusan. Ga ada masalah. Dan saya tidak kenal mereka," ucapnya.

Bukan hanya Fadli dan Fahri yang diduga memiliki permasalan pajak, artis beken Rini Fatimah Jaelani alias Syahrini juga disebut-sebut dalam persidangan saat jaksa KPK memperlihatkan nota dinas Nomor ND 136 TA/PJ.051/2016 yang sifatnya sangat segera.

Nota itu mengenai pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dibayarkan.[wid]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya