RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan pendataan program perumahan melalui sistem e-monitoring.
Hal itu dilaksanakan agar progres pembangunan perumahan di seluruh daerah di Indonesia dapat diketahui secara cepat dan mendorong transparansi program Kementerian PUPR di sektor perumahan.
"Adanya sistem e-monitoring ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarief Burhanudin di Jakarta, Senin (20/3).
Dalam program 1 juta rumah, Kementerian PUPR bersama
stakeholder lainnya seperti asosiasi pengembang perumahan, pemerintah daerah dan perusahaan lainnya melakukan pembangunan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan akhir dari pembangunan perumahan tersebut tidak hanya selesainya bangunan, akan tetapi bagaimana rumah yang dibangun tersebut bisa segera dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sistem
e-monitoring perumahan ini tidak hanya untuk memantau pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pusat saja, tapi juga Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia.
"Para petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian data e-monitoring perumahan ini harus teliti, dan cepat dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada data yang kurang dari salah satu SNVT tentu akan mempengaruhi kinerja Kementerian," terangnya.
Data yang ada di sistem e-monitoring, kata Syarif, juga menjadi bahan rapat di Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Menteri PUPR dalam menentukan kebijakan perumahan. Sebab, dari sana dapat diketahui gambaran apakah pembangunan perumahan di daerah berjalan dengan baik atau tidak.
Capaian Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 mencapai 805.169 unit rumah. Pada tahun ini ditargetkan pembangunan bisa mencapai 1 juta rumah dalam upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 11,4 juta unit.[wid]
