Berita

Net

Politik

Kolonialisasi Reklamasi

SABTU, 18 MARET 2017 | 21:29 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PULAU-pulau reklamasi, di tangan Ahok cs, dikabarkan diiklankan di Tiongkok. Asumsinya, pulau palsu itu akan dibeli Chinese upper class. Mereka akan membentuk koloni di sana. WNI akan diserap menjadi pembantu.

Pribumi komprador akan bekerjasama dalam bisnis. Menjadi second player. Suplier raw material. Saya kira, proyeksi ini bukan impian Presiden Suharto. Umumnya, kolonialisasi (penjajahan) menggunakan kekuatan senjata. Invasi. Sejak abad 15, Eropa lakukan itu.

Ada beberapa jenis kolonialisasi. Settler colony, dependency, plantation dan trading post colony. Australia adalah contoh settler colony, di mana terjadi pemindahan penduduk secara masif. Akhirnya, new comers lebih banyak dari pribumi. Kolonialisasi sukses. Aborigin jadi pariah di negeri sendiri. Ngga bisa apa-apa, diinjak rasial sovinisme bule dan common wealth.


Dependency colony diciptakan via tekanan senjata oleh colonizer yang mengendalikan pemerintahan lokal. India contohnya. Budak-budak Afrika dikirim ke Jamaica ngebon di kebun-kebun pisang, tebu, kopi dan sebagainya. Semakin lama, secara bergenerasi, mereka membentuk koloni. Jenis kolonialisasi ini disebut plantation colony.

Tipe terakhir kolonialisasi adalah trading post seperti Singapura. Motif awal kolonialisasi ini adalah niaga. Lama-lama pribuminya jadi minoritas dan termarginalisasi.

Pulau reklamasi berfungsi sebagai Terra nullius (empty land). Koloni baru bisa dibangun di sana. Pak Harto mungkin tak mengira para taipan dan jenderal kolaboratornya akan masuk proyek yang dia inisiasi.

Bila benar, pulau reklamasi akan diisi penduduk dari Tiongkok maka itu akan jadi ancaman geo strategis. Ratusan ribu colonizer tepat berada di depan istana. Kekuatan uang mereka mudah jangkau pusat politik negara. Polisi dan tentara bakal jadi centeng. Tionghoa WNI menjadi kolaborator mereka. Negara pasti jatuh ke tangan "the bamboo network. [***]

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya