. Dalam jangka waktu per tiga bulan, ibu-ibu penerima program keluarga harapan (PKH) akan mendapatkan Rp 500 ribu. Sehingga total setiap tahunnya akan mendapatkan Rp 2 juta.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Makanan Tambahan (PMT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, Kec Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3).
Menurut Puan, ibu-ibu penerima PKH juga akan diberi masukan oleh pendamping PKH yang ada di setiap wilayahnya.Pendamping ini kan memberikan informasi yang lebih jelas kepada ibu-ibu.
Ini merupakan hari kedua kunjungan kerja Puan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam kesempatan ini, Puan juga menyerahkan KIS kepada 40 orang dan KIP untuk 439 siswa SD, SMP dan SMK. Jumlah total KIP di Kabupaten Sambas berjumlah 1034 siswa. Sementara untuk PMT diserahkan kepada 25 ibu hamil, 50 anak balita serta 400 anak sekolah. PKH diserahkan kepada 359 orang masyarakat sekitar.
Untuk siswa SD penerima KIP setiap tahunnya akan mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA/K Rp 1 juta. Dalam pembagian KIP, KIS, PKH dan PMT kali ini, Menko PMK mengatakan bahwa betapa beruntungnya masyarakat Kabupaten Sambas yang memperoleh bantuan itu.
"Selain dapat bantuan, Bapak, Ibu, Adik-adik juga dapat bertemu langsung dengan Bapak Presiden dan mengemukakan langsung persoalan di daerahnya," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada siswa penerima KIP untuk tidak menggunakan uang bantuan dengan membeli pulsa.
"Silahkan menggunakannya untuk keperluan pendidikan. Seperti membeli sepatu, tas, buku dan alat tulis. Kalau ketahuan membeli pulsa atau kebutuhan diluar pendidikan, KIP-nya bisa ditarik," tegasnya.
Selain Menko PMK, dalam kesempatan itu Presiden didampingi Menteri PUPERA, Basuki Hadimulyono; Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis; Sekretaris Kabinet, Promono Anung; Mendikbud, Muhadjir Effendy, Menkes, Nila Moeloek serta pejabat terkait.
[ysa]
