Berita

Foto/Net

Bisnis

Tim Ekonomi Gagap Tangkap Peluang Besar Dari Raja Salman

JUMAT, 17 MARET 2017 | 13:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar mengenai nilai investasi Pemerintah Arab Saudi di China yang jumlahnya berkali lipat lebih besar dibanding dengan kesepakatan investasi di Indonesia membuat sebagian kalangan terkejut.

"Luar biasa!!! Di Negara Tirai Bambu, Raja Salman meneken kontrak kerja sama ekonomi senilai Rp 866 triliun. Bandingkan dengan di Indonesia yang hanya Rp 93 triliun," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (17/3).
 
Patut dipertanyakan, menurut dia, kenapa angka investasi Raja Salman di China dan Indonesia berbeda sangat jauh. Bahkan sebelumnya tersiar kabar Raja Salman akan meneken kontrak kerjasama di Indonesia senilai Rp 334 triliun, namun kenyataanya yang terealisasi hanya Rp 93 triliun.


Padahal saat di Indonesia, Raja Salman mendapatkan penyambutan yang luar biasa. Presiden Jokowi langsung menyambut di kaki tangga pesawat. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri turun tangan memayungi Raja Salman ketika kehujanan di Istana Bogor, meskipun Presiden harus basah kusup.

"Patut ditelusuri apa penyebab Raja Salman sampai mengecilkan nilai investasinya di Indonesia. Pemerintah harus terbuka soal ini. Jangan sampai isu ini hanya menjadi isu liar di masyarakat," pinta Sya'roni.

Sementara ini, menurut dia, yang bisa disorot adalah kinerja tim ekonomi pemerintah yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani dan kawan-kawan. Mereka bisa dianggap gagal mengeksekusi peluang investasi Pemerintah Arab Saudi dan Raja Salman.

"Kecilnya investasi Raja Salman di Indonesia bisa disebabkan kegagapan tim ekonomi dalam menyediakan bidang investasi yang diinginkan Raja Salman. Mestinya selain menggelar karpet merah di Bandara Halim Perdana Kusuma, pemerintah juga perlu 'menggelar' karpet merah di bidang kerja sama ekonomi," tukasnya.  [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya