Berita

Politik

WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA

Bung Karno Visioner, Terbukti Kota Jakarta Sudah Jenuh

JUMAT, 17 MARET 2017 | 10:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menyambut dingin wacana Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai ibukota pemerintahan RI.

"Kalau saya sih melihatnya sebagai suatu hal yang wajar, wacana ini bahkan sudah digulirkan oleh Presiden pertama RI Bung Karno," kata Arteria, Jumat (17/3).

Politisi muda PDIP ini menjelasakan, Bung Karno saat itu menitikberatkan pada letak Kota Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibukota pemerintahan RI. Alasannya, Kalteng di belah garis khatulistiwa dan secara grografis dapat dikatakan sebagai titik tengahnya NKRI.


"Bung Karno sangat visioner, sejak dulu beliau melihat bahwa Kota Jakarta tidak didesign untuk menjadi pusat pemerintahan dengam segala kompleksitas permasalahan, juga tidak didesign untuk mengakomodir kehidupan kekinian yang menanggung beban yang begitu tinggi. Ide beliau itu kan terbukti, "Jakarta sudah sangat jenuh", dengan pertumbuhan yang begitu pesatnya, baik peningkatan jumlah penduduk beserta berbagai kompleksitas masalahnya," ujar Arteria.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena dan perilaku atau perdaban kekinian serta perubahan iklim telah menjadikan perkembangan Kota Jakarta yang begitu pesat, tumbuh tidak terkendali, bahkan kemajuan dan perlembangan Kota Jakarta menjadi liar dan sulit untuk dikelola dan terkontrol.

"Sehingga butuh alternatif pemindahan kegiatan pemerintah pusat," ucap Arteria.

Pada posisi ini, lanjut dia, negara bukannya tidak hadir, akan tetapi sulit untuk mengimbangi kemajuan kota dengan segala kompleksitas permasalahannya.

"Untung saja pemerintah saat ini yang diinisiasi Pak Jokowi kemudian dilanjutkan Pak Ahok mampi berpikir out of the box, berani ambil resiko dan tampil tidak populer untuk mencoba memperbaki infrastruktur dasar di bidang pelayanan publik guna mengatasi pelayanan publik seperti membangun MRT, LRT, jalan layang, dan revitalisasi busway. Itu pun masih belum dapat mengurangi tingkat kemacetan," terangnya.

"Belum lagi bicara masalah banjir Jakarta, yang urusannya bukan hanya berhadapan dengan perilaku buang sampah sembarangan, melainkan akibat alam, yakni global warming, yang musti butuh kebijakan besar sseperti membuat giant sea wall utk bisa mengurangi dampak alam tersebut," tukas Arteria menambahkan. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya