Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas pencurian ikan (illegal fishing) menarik perhatian dunia. Banyak interpol ingin merekrutnya untuk mengatasi masalah tersebut di negaranya.
Hal tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Tito KarnaÂvian saat memberikan sambutan dalam International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) di Gedung Mina Bahari, KemenÂterian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, kemarin.
Tito menuturkan, Susi perÂnah diundang kepolisian memÂberikan pemaparan mengenai strateginya memberantas pencuÂrian ikan, dalam Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, akhir tahun lalu. Dalam acara ini hadri 167 perwakilan interpol dari berbagai negara. "Pasca acara, banyak polisi dari negara lain mendatangi saya. Mereka kagum dengan pemaparan bu Susi. MerÂeka bilang boleh nggak kita sewa ibu menterinya, saya ingat sekali Afrika Selatan paling tertarik," ungkap Tito.
Tito mengaku dirinya juga kagum dengan kinerja Susi. Makanya, dirinya sering memuji menteri nyentrik tersebut di berÂbagai kesempatan. Menurutnya, Susi berhasil bikin gebrakan.
Dia menilai, Susi menguasai bidangnya. Sehingga, mengetaÂhui dengan baik bagaimana cara melindungi laut. "Strateginya, pukul dulu untuk berikan efek kejut dan itu ternyata bekerja dengan baik," pujinya.
Sementara itu, dalam acara ini, Susi menunjukkan semangatnya memberantas praktik pencurian ikan. Dia menegaskan, pihaknya menggelar IFFAI sebagai sarana pelatihan dan pendidikan, agar aparat tidak bisa dikelabui para pencuri ikan.
"Kejahatan terus meningkat tiap tahun. Modusnya selalu berubah. Kita pakai cara ini, mereka lakukan cara lainnya. Mereka selalu selangkah di depan kita. Makanya pelatihan penting untuk hadapi mereka," kata Susi penuh semangat.
Susi mengatakan, selama lebÂih dari satu dekade sumber daya perikanan Indonesia berkurang sampai 50 persen. Penyebabnya adalah maraknya aktivitas
Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Berdasarkan temuan analisis dan evaluasi (Anev) terdapat 1.132 kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan tindak pidana lainnya seperti penyelundupan barang ilegal hingga manusia di perairan Indonesia.
Selama satu dekade tersebut, lanjut Susi, baik KKP, Polri, dan TNI AL bekerja sendiri-sendiri untuk menangkal tindak pidana di bidang perikanan. Terbatasnya teknologi pendeÂteksi, kurangnya alat bukti, dan koordinasi yang tidak terpadu, menambah hambatan dalam penindakan. "Sekarang koordiÂnasi antar lembaga sudah mulai membaik. Dan, yang tidak kalah penting, ada dukungan politik dari Presiden," ujarnya.
Selain koordinasi, Susi meneÂkankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dia menyebutkan, ada empat sasaran utama IFFAI. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan. Kedua, membangun jaringan informasi dan pertukaran penÂgalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum. Ketiga, membangun kesepahaman dan kerja sama antar instansi. Dan, keempat, menghasilkan agen perubahan atau
agent of change dalam penegakan hukum.
Soal pelatihan dan peningÂkatan koordinasi, Kapolri Tito menyatakan mendukung penuh. Menurutnya, untuk memberanÂtas pencurian ikan diperlukan kerja sama banyak instansi.
Tito berharap, kerja sama antar lembaga ke depan dilakukan lebih operasional dan taktis. Hal tersebut menurutnya akan meÂmunculkan hubungan lebih perÂsonal yang kemudian bisa memÂbuat koordinasi dan komunikasi menjadi mudah. Selain itu, akan mendorong keterbukaan data dan informasi antarlembaga. ***
