Tidak Lagi Terkorup, Polri Harus Hilangkan Budaya Suap Jabatan

. Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis 8 Maret 2017, menempatkan Polri tidak lagi menjadi lembaga paling korup di Indonesia.

Jika pada 2013 Polri berada di urutan pertama, maka pada 2016 Polri berada di urutan kelima, yang berarti terdapat perbaikan signifikan.

Menyikapi survei, Setara Institute menilai, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa perbaikan di tubuh Polri dalam dua tahun terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menunjukkan apresiasi dari masyarakat, selaku responden dalam survei.

"Artinya kepuasan masyarakat juga berada pada angka 70 ke atas," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Rabu (15/3).

Namun demikian, jika dikaitkan dengan reformasi di tubuh korps baju coklat ini, hasil survei GCB itu belum cukup.  

Sebab, kata Hendardi lagi, reformasi juga harus menyentuh tata kelola di internal Polri. Dugaan praktik suap untuk memperoleh jabatan tertentu dan mengikuti pendidikan tertentu, di masa lalu masih sering terjadi, sehingga moral anggota Polri dipertaruhkan.

"Sekalipun punya prestasi baik, jika tidak memiliki back up kuat, maka sulit bagi anggota Polri untuk meningkatkan karir. Praktik ini kini mulai dikikis dengan reformasi tata kelola sumber daya manusia Polri yang lebih terbuka," ujarnya.

Meneruskan komitmen Kapolri untuk memperbaiki Polri, pada awal Februari 2017, reformasi sumber daya manusia (SDM) Polri kata pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini terus diperkuat di bawah kepemimpinan Irjen Arief Sulistyanto.

Hendardi berpendapat, sosok Arief yang tergolong memiliki integritas tinggi ini adalah jawaban dari keraguan sistem pembinaan anggota di Polri, yang selama ini dikeluhkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal.

"Keterbukaan mekanisme promosi dan demosi harus juga dapat dimonitor oleh masyarakat," pungkasnya. [rus]