Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Istana Harus Respon Petani Karawang Yang Longmarch Ke Jakarta

RABU, 15 MARET 2017 | 09:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Istana Negara Jakarta tempat berkantor Presiden Jokowi diminta agar merespon tuntutan petani Kuta Tandingan, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Diwartakan, belasan petani Kuta Tandingan, Karawang yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Selasa petang (14/3), berangkat menuju Jakarta dengan berjalan kaki. Mereka bermalam di Masjid An-Nur Tambun, Bekasi, dan pagi ini melanjutkan perjalanan menuju Istana.

Mereka bermaksud untuk menemui Presiden Jokowi untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi.


Setidaknya ada empat tuntutan mereka. Pertama, cabut HGB PT Pertiwi Lestari No 5, 11, dan 40. Kedua, berikan hak atas tanah kepada petani. Ketiga, hentikan kriminalisa terhadap petani. Keempat, kembalikan petani ke lokasi dalam keadan semula.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengatakan Istana harus merespon tuntutan petani Kuta Tandingan, Karawang.

"Tuntutan kawan-kawan petani Karawang harus direspon Istana," ucap Agus Ruli saat dihubungi redaksi, Rabu (15/3).

Menurutnya, sekecil apapun keluhan petani, itu harus segera mendapat respon. Karena ini adalah bagian dari reforma agraria yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Lanjut Agus Ruli, dengan adanya longmarch petani Karawang, ini membuktikan bahwa program agraria yang menjadi prioritas pemerintah belum sepenuhnnya jalan.

"Ini membuktikan kasus konflik agraria sampai sekarang belum ada titik terang," terangnya.

"Satu sisi ada program prioriatas reforma agraria, di satu sisi lain belum ada peneyelesaikan kongkrit. Jadi menurut saya, kawan-kawan dari Karawang ini mencoba mengingatkan pemerintah segera menjalankan agenda proritas itu," tukas Agus Ruli menambahkan. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya