Berita

Joko Widodo/Net

Nusantara

Jokowi: Pos Perbatasan Tidak Berhenti Di Pembangunan Fisik

RABU, 15 MARET 2017 | 07:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo mengatakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan panjang perbatasan mencapai 996 Km.

"Kawasan perbatasan harus kita perhatikan, harus kita bangun, sehingga menjadi garda terdepan, menjadi etalase bangsa," kata Jokowi sapaan akrab Kepala Negara, di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Jokowi, saat ini telah diselesaikan pembangunan fisik zona inti di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.


"Saya minta tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN saja, tapi juga perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya," pesannya.

Zona pendukung, lanjut Jokowi, bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung yang lainnya.

Dia juga meminta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Selain pembangunan kawasan perbatasan, menurut Jokowi, pemerintah juga berfokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Untuk itu, dia meminta para menteri dan gubernur Kalimantan Barat, mampu mendesain dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.

"Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi," kata Jokowi seraya menambahkan, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalbar telah mencapai 5,22 persen, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Terakhir seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Jokowi juga menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambungkan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan sektor perkebunan. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya