Pemerintah Pastikan Korupsi E-KTP Tidak Mengganggu Pelayanan E-KTP

. Pemerintah memastikan kasus proyek e-KTP tidak akan mengganggu proses berjalannya perekaman e-KTP. Bahkan Kemendagri optimis pelayanan e-KTP berjalan terus tanpa harus menunggu proses kasus e-KTP yang sedang ditangani KPK.

"Kami optimis akan jalan terus, tanpa harus menunggu proses hukum," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (14/3).

Adanya sebanyak 68 pejabat Kemendagri yang bolak balik dipanggil KPK memang mengganggu secara psikis. Dan hal ini menurut Mendagri hal yang wajar.

"Setahun ini 68 pejabat kami dipanggil terus KPK belum tim lelang dan staf dukcapil di daerah, secara psikis kan wajar, tapi kami optimis jalan terus," ungkap politisi PDIP ini.

Mendagri menargetkan perekaman e-KTP rampung pada tahun 2017 ini. Saat ini tercatat sebanyak 4,5 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sudah merekam namun belum mendapatkan blanko e-KTP.  Hingga saat ini proses lelang sebanyak 7 juta blanko e-KTP terus berlangsung.

"Kemendagri targetkan tahun 2017 sudah selesai rekam data dan Maret atau awal April sudah tercetak termasuk untuk 4,5 juta jiwa masyarakat yang belum dapat e-KTP," sebut Mendagri.

Adapun dari total keseluruhan masyarakat Indonesia yang wajib memiliki e-KTP saaat ini sudah mencapai 96,10 persen masyarakat yang telah merekam data. Mendagri kembali mengajak masyarakat untuk proaktif merekam data e-KTP. [rus]