Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

KPK Diragukan Mampu Usut Tuntas Korupsi E-KTP

SELASA, 14 MARET 2017 | 10:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Keberanian KPK mengungkap tuntas kasus e-KTP yang diduga melibatkan puluhan anggota DPR sangat diragukan.

Pasalnya, kinerja KPK di era kepemimpinan Agus Raharjo hanya sebatas melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sementara pengembangan kasus-kasus besar cenderung prestasinya sangatlah minim.

"Jika benar ada nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat sudah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK seharusnya segera di tetapkan sebagai tersangka, karena pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya," ujar pengamat politik dari NCID, Jajat Nurjaman, Selasa (14/3).


"Namun sangat disayangkan dalam hal ini (korupsi e-KTP) KPK terlihat seperti melakukan tarik ulur dan terkesan tidak berani mengambil sikap tegas apalagi berurusan dengan DPR," tutur Jajat menambahkan.

Menurutnya, ini adalah momentum tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK yang sebelumnya sudah dikecewakan karena menilai sebuah kasus dugaan korupsi hanya sebatas tidak ada niat.

Jika tidak ingin dicap sebagai lembaga yang memainkan isu untuk kepentingan politis, sebaiknya KPK segera menindak tegas orang-orang yang diduga terlibat korupsi berjamaah e-KTP, dan tidak sebatas menebar opini.

"Mengungkap tuntas oknum yang terlibat korupsi berjamaah e-KTP diperlukan keberanian dari para pimpinan KPK. Dan mengingat dampak korupsi ini sangat dirasakan langsung oleh rakyat, tidak ada alasan bagi KPK selain segera mengusut tuntas semua oknum yang terlibat," tukas Jajat. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya