Presiden Jokowi kabarnya sudah memberi 'lampu hijau' terkait usulan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin menggelar Dialog Nasional untuk mencari solusi bangsa. Apa saja yang akan dibiÂcarakan dalam forum tersebut, berikut penjelasan KH Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Rakyat Merdeka:
Siapa inisiator acara Dialog Nasional itu?
Jadi Dialog nasional itu idenya dari MUI, terutama dari Bapak KH Ma'ruf Amin. Kita ingin duduk bersama, supaya kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti. Sehingga kita dapat merumuskan langkah-langkah bersama ke depan supaya kita bisa memajukan bangsa dan negara ini. Itu yang diinginkan oleh KH Ma'ruf Amin.
Kapan awal dimunculkan ide tersebut?
Kapan awal dimunculkan ide tersebut?
Dialog ini kan muncul di beÂberapa bulan terakhir ini sangat mengemuka. Sebenarnya ide ini sudah ada sebelum kasus Ahok, tapi memang menguat lagi setalah kasus (penistaan agama) ini.
Apa sih pentingnya acara Dialog Nasional? Banyak masalah-masalah yang mencuat ke permukaan.
Masalah apa saja itu? Coba saja, delapan juta orang hadir di Thamrin, ada apa ini? Bisa nggak ngumpulin orang sebanyak ini. Pakai duit berapa pun nggak bakal bisa. Tapi kenapa mereka bisa, tentu karena ada sesuatu yang mereka rasakan. Seperti teori ekonomi Jeffrey Winters yakni siapa pun yang menguasai dan mempuÂnyai keungulan sumber daya material di suatu negeri maka akan otomatis mengendalikan kekuatan politik. Lalu Milton Friedman peraih nobel ekonomi juga mengatakan, jika kekuatan politik dan ekonomi bersatu akan melahirkan pemerintahan yang tirani. Tirani itu dzolim.
Jadi menurut anda Indonesia saat ini sudah seperti teori Milton Friedman itu? Ya memang akan muncul pertanyaan, teori ini sudah ada di sini atau bagaimana ini. Masuk nggak teori ini. Diduga teori ini, ada nih di sini. Kalau beÂgitu bagaimana jalan keluarnya. Toh kalau pemerintahan yang menurut Milton Friedman, peÂmerintahan yang memimpin ini tirani, bahaya sekali ini. Akan terjadi chaos ini.
Lantas cara pencegahannya bagaimana? Bagaimana caranya supaya tidak terjadi (pemerintahan yang tirani), maka harus dicegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Harus dicegah ini. Yang harus kita lakukan yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja.
Contohnya pada peraturan Bank Indonesia, selambat-lamÂbatnya tahun 2017, kredit atau pembiayaan yang dikucurkan oleh bank ke UMKM minimal 20 persen. Jumlah UMKM itu 99,99 persen. Berapa dapatnya itu, minimal hanya 20 persen, nah 80 persennya siapa yang dapat, ya usaha besar.
Sedangkan usaha besar jumÂlahnya itu 0,01 persen. Kalau ada kebijakan ini mencerminkan keberpihakannya pada penguÂsaha besar. Yang ada, pengusaha besar tambah besar, yang kecil naik sedikit. Adil nggak itu? ya nggak adil. Tapi undang-undang kita masih berpihak kepada orang kaya. Apa ini akan dibiarÂkan? jangan dong. Tentu ini akan mengoyak-ngoyak persatuan bangsa.
Masalah lainnya apa? Masalah kesenjangan sosial ekonomi, masalah hubungan antar pengikut agama, masalah yang berhubungan dengan ruÂmah ibadah, masalah adanya hal-hal di tengah masyarakat yang dapat memicu konflik.
Jangan bangsa dan negara, rumah tangga saja pasti ada konflik, seperti antara suami dengan istri atau orang tua denÂgan anak. Kenapa? Ya karena masing-masing punya pandanÂgan, punya sikap dan pertimbanÂgan sendiri.
Kalau kita bahas bangsa dan negara kan juga seperti itu, kan ada beragam kelompok, masing-masing kelompok punya kepentÂingan, sehingga terjadi benturan. Baik benturan pandangan mauÂpun benturan kepentingan.
Lalu apa yang akan dilakuÂkan? Ya jangan memenangkan kepentingan kelompok dan menÂgalahkan kepentingan kelompok lain. Ya kita mencari solusinya. Kira-kira apa ya yang terbaik jika ini situasinya.
Contohnya... Ya seperti pendirian rumah ibadah, masing-masing agama ya wajar mereka ingin mendiÂrikan rumah ibadah, dia tidak meminta bantuan, dia pakai uang dia sendiri. Pertanyaannya muncul saat kita dirikan rumah ibadah, warga sekitarnya terima atau tidak, kan belum tentu pada terima. Kami tidak akan ganggu anda, itu kan kata kita. Kata mereka apa? Mereka merasa terganggu. Oleh karena itu sejak lama KH. Ma'ruf Amin sangat mendorong peraturan bersama menteri yang mengatur pendiÂrian rumah ibadah. Tujuan beliau ialah untuk menjaga kerukunan umat beragama.
Lalu kira-kira siapa yang akan diundang dalam Dialog Nasional itu? Tentunya elite-elite strategis ya. Menurut saya di negeri ini ada 10 elite strategis.
Siapa saja elite-elite itu? Elite strategis keagamaan, elite strategis politisi, elite strategis cendikiawan, elite stratÂegis profesional, elite strategis budayawan, elite strategis penÂdidik, elite strategis pekerja soÂsial, elite strategis birokrasi dan terakhir elite strategis TNI-Polri. Jadi petinggi dari elite strategis ini harus diundang ini. ***
