Belasan nama-nama besar diduga terlibat kasus megaÂproyek e-KTP. Kasus itu tengah diusut Komisi PemberÂantasan Korupsi (KPK). Hari ini direncanakan PengadiÂlan Tipikor mulai menyidangkan kasus korupsi e-KTP. Beberapa nama-nama besar itu di antaranya merupakan kader PDI Perjuangan.
Bekas anggota Komisi VI DPR ini memastikan partainya sudah meminta klarifikasi keÂpada kader-kader yang namanya disebut-sebut menerima duit suap dalam pengadaan e-KTP.
Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni; Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.
Hasto menuturkan, saat ini partainya masih menunggu proses di pengadilan untuk membuktikan kabar keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam kasus korupsi e-KTP. Jika terbukti menerima duit suap, Hasto meÂmastikan kader PDIP akan diÂganjar sanksi pemecatan.Berikut penuturan lengkap Hasto;
Bagaimana sikap PDI Perjuangan terkait kasus koÂrupsi e-KTP? Ya pada prinsipnya partai kami bertindak aktif bagaimana agar partai sesuai dengan keputusan kongres dan bagaimana partai mendorong gerakan pemberanÂtasan korupsi.
Anda melihat proses hukuÂmnnya seperti apa? Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berÂtindak dengan adil, menegakkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta materil yang memang dikumpulkan.
Dengan banyaknya nama-nama kader PDI Perjuangan yang diduga terlibat, apakah internal PDIP sendiri sudah melakukan klarifikasi dari masing-masing kader? Ya sudah langsung melakukan klarifikasi bahkan beberapa (kader) juga sudah melakukan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduÂhan itu tidak benar.
Lalu sikap partai seperti apa? Biarkan pengadilan yang membuktikan hal tersebut.
Jika terbukti ada kader yang terlibat, apa sanksi yang akan diberikan partai? Proses hukum masih berjalan, ya intinya kami mendukung seÂluruh proses hukum sebenarnya. Bahwa telah terjadi korupsi peÂnyalahgunaan kekuasaan, partai menentang hal tersebut.
Apa akan ada sanksi pemeÂcatan? Tentu saja kita tidak bisa berandai-andai, tapi pengalaman selama ini bagi mereka yang terÂlibat termasuk bagi yang terkena operasi tangkap tangan KPK, partai langsung memberikan sanksi yang sangat tegas yaitu berupa pemecatan.
Bagaimana dengan nama-nama kader PDI-Perjuangan yang dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP beredar di media sosial? Begitu banyak yang nama yang beredar di sosmed, ada yang punya motif-motif politik, ada yang punya motif dengan pilkada, persaingan antar partai, sehingga kebenaran yang ada adalah kebenaran hukum materil itu sendiri yang akan dibuktikan di dalam pengadilan. Prinsipnya partai memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi dan partai pro aktif dalam memberiÂkan dukungan kepada KPK.
Soal lain. Saat ini partai Golkar gencar mengkamÂpanyekan Presiden Joko Widodo menjadi calon presiÂden di 2019. Bagaimana PDI Perjuangan melihat itu? Ya Partai Golkar kan juga memberikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ya jadi satu-satulah. ***
