Peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017 menjadi momentum PDIP untuk menegaskan kembali komitmen menjalankan peranan perempuan dalam pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya dalam berdemokrasi.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu mengatakan bahwa partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri sudah konsisten mengambil langkah strategis mendorong terlaksananya kesetaraan gender. Hal ini pun sudah dibuktikan PDIP dengan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam perhelatan pilkada.
"Sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, PDIP ada di garda terdepan dalam mengawal partisipasi aktif perempuan, termasuk dalam Pilkada Serentak 2017," ujar Sri Rahayu di Jakarta, Rabu (8/3).
Secara konkret, lanjut Sri Rahayu, pada Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah, terdapat 45 perempuan calon kepala/wakil kepala daerah dari PDIP. Dari jumlah itu, ada 13 perempuan terpilih sebagai kepala daerah.
"Kami bersyukur telah mampu mengantarkan para kader perempuan ke tampuk kekuasaan daerah untuk berjuang di pemerintahan. Keyakinan partai bahwa pilkada adalah wahana dan bukti pembelajaran bersama rakyat dan pemimpin, dimana proses merebut kekuasaan melalui cara konstitusional, sesuai prosedur, jujur, adil, dan membanggakan," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 menjadi refleksi bersama semua pihak dalam menjalankan kesetaraan dan demokrasi.
PDIP secara konsisten mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk kebijakan perlindungan perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Telah menjadi ikhtiar Ibu Megawati Soekarnoputri dengan mendorong partisipasi politik perempuan dan selalu mendukung upaya kerjasama untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kerjasama antar negara mengenai hal tersebut," jelas Sri Rahayu.
"Hal ini juga telah dinyatakan Ibu Megawati saat bertemu dengan istri Perdana Mentri Malaysia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi persoalan masing-masing negara, namun harus dibahas di tingkat regional (ASEAN)," pungkasnya.
[ian]
